Bupati Bersikukuh Angka Kemiskinan di Kab Probolinggo Turun

KRAKSAAN, Radar Bromo – Pemkab Probolinggo mengklaim, angka kemiskinan di daerahnya menurun signifikan dari tahun ke tahun. Meskipun, posisi Kabupaten Probolinggo menurut BPS Jawa Timur merupakan daerah termiskin keempat di Jawa Timur.

Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari dalam rapat koordinasi (rakor) mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo menunjukkan keberhasilan. Salah satu buktinya, ada tren penurunan angka kemiskinan cukup signifikan dari tahun ke tahun. Terutama pada dua tahun terakhir.

Penurunan itu terjadi sejak tahun 2013. Hingga akhir tahun 2019, angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo tersisa 17,76 persen atau sekitar 207 ribu jiwa.

”Jumlah penduduk pra sejahtera di Kabupaten Probolinggo berkurang signifikan tiap tahunnya. Tahun 2018, berkurang 29.500 jiwa atau 1,81 persen. Lalu tahun 2019 sebesar 0.95 persen atau 9.840 jiwa, sudah naik status dari tingkat kemiskinan,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo.

Tantri panggilannya mengungkapkan, angka kemiskian di akhir tahun 2019, tersisa 17,76 persen. Yaitu sekitar 207 ribu jiwa. Sementara di tahun 2013, angka kemiskinan mencapai 21,12 persen.

Adapun BPS Jawa Timur menurut Tantri, memotret angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo dengan melihat rupiah yang dikeluarkan sebuah keluarga untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yaitu, jumlah uang per kapita per bulan yang secara normal dikeluarkan oleh suatu keluarga untuk memenuhi segala kebutuhannya.

Di sisi lain, masih banyak fakta ditemukan bahwa warga cenderung memilih mengaku miskin saat didatangi surveyor BPS. Faktornya, adanya asumsi yang keliru, bahwa survei itu untuk mendata penerima bantuan.

“Terbukti, masih ada potret pelaksanaan program penempelan stiker keluarga pra sejahtera. Meski warga itu tergolong mampu, tapi mau ditempeli stiker. Inilah pekerjaan rumah besar kita bersama untuk mengubah mindset keliru ini,” tegas Tantri.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo, Edy Suryanto mengatakan, salah satu strategi dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan adalah melalui harmonisasi perencanaan antara desa dan daerah. Harapannya tidak ada desa yang membuat perencanaan di luar visi misi Bupati selaku kepala daerah. Karena itu, perlu diadakan rapat koordinasi pemerintah daerah dengan kepala desa.

“Sangat diperlukan harmonisasi antara RPJMDes dan RPJMD sekaligus monitoring dan evaluasi APBDes sejak di awal perencanaan, penganggaran serta pelaksanaannya. Adanya pengalokasian dana APBN yang cukup besar di desa juga diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan,” pungkasnya. (mas/hn/fun)