BPJS dan Kantor BKD Hanya Layani Secara Online Selama Wabah, Begini Mekanismenya

Selama masa darurat korona, BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) atau BP Jamsostek di Pasuruan, tak lagi menerima layanan kunjungan. Demikian juga, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan. Tujuannya, menghindari kontak fisik dan kerumunan.

—————–

Antrean parkir di area depan dan samping di Kantor BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) atau BP Jamsostek di Pasuruan, Selasa (24/3) tampak sepi. Hanya satu mobil terparkir di areal depan. Anehnya, di pintu masuk gedung justru dipasang tanda “Tutup”. Padahal, masih jam aktif kerja.

Begitu masuk ke areal kantor, ternyata kantor tetap buka. Namun, seluruh layanan kunjungan dihentikan. “Saat ini semua layanan kunjungan dihentikan. Kalau ingin mengajukan klaim, semua langsung dilakukan online,” terang seorang satpam yang berjaga.

Tak lama, Jawa Pos Radar Bromo ditemui Arie Fianto Syofian, kepala BP Jamsostek Pasuruan. Arie menuturkan, sejak Senin (23/3) semua layanan di BP Jamsostek se-Indonesia tidak lagi menerima kunjungan fisik.

“Jadi, untuk mencegah kontak fisik, mulai dilakukan online. Sehingga, semua tamu sudah tidak bisa masuk dan langsung disosialiasikan untuk mengajukan di online,” terangnya.

Layanan online tanpa kontak fisik ini dilakukan untuk antisipasi penyebaran virus korona. Sehingga, semua pengajuan langsung lewat online di antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Setelah masuk di website kunjungan online, nantinya akan diberikan antrean layanan. Setelah mengisi data dengan benar, peserta bisa meng-upload dokumen yang dibutuhkan seusai pengajuan klaim.

“Misal untuk Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) bisa meng-upload kartu peserta, KTP, KK, sampai buku rekening untuk pencairan,” terangnya.

Sejak diberlakukan online ini, memang ada kecenderungan pengajuan yang turun. Biasanya, rata-rata per hari pengajuan bisa mencapai 70 peserta. Saat ini masih di kisaran 25-an pengajuan.

“Jadi, memang pengajuan cenderung menurun. Dugaan kami banyak peserta menunda pengajuan klaim karena virus korona ini. Selain itu, juga pengajuan klaim tidak akan hilang jika tertunda sampai beberapa bulan ke depan,” terangnya.

Selain meng-upload semua syarat lewat online di website, pencairan klaim yang diajukan akan ditransfer 2 hari kemudian. Baik untuk klaim JHT ataupun Jaminan Kematian. Dengan catatan, semua syarat lengkap dan terverifikasi.

Tak hanya BP Jamsostek. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan juga menutup layanan kontak fisik. Mokhammad Syafi’i, kabid Pendataan, Penetapan, dan Pelaporan Pendapatan BKD Kabupaten Pasuruan mengatakan, sejak 23 Maret, layanan fisik tidak lagi dilakukan di Kantor Pajak Daerah, di Jalan Panglima Sudirman, Kota Pasuruan.

“Sejak tanggal 23 Maret sampai 2 minggu ke depan, sudah tidak ada lagi layanan yang bertemu langsung. Semua pertanyaan dan pembayaran bisa ditanyakan via WhatsApp,” terangnya.

Sosialisasi ini sudah dilakukan di website sampai di media massa. Bahkan, kemarin pintu masuk terkunci. Satpam pun sigap memberitahu ke masyarakat yang membutuhkan bantuan agar mengontak nomor yang disediakan dan ditempel di depan pagar.

Misalnya untuk layanan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan, dan Perkotaan (PBB-P2) bisa dilakukan di nomor 0812-3006-0440 dan 0819-4577-0577. Sedangkan untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bisa dilakukan di 0857-5535-1666 dan 0822-3469-4804. Lalu, pajak daerah lain bisa dilakukan di nomor (0343) 5643 756 dan 410 188. Termasuk juga bisa dilakukan via e-mail.

“Jadi, untuk pertanyaan dan layanan bisa ditanyakan di nomor tersebut. Nantinya, kalau ingin membayar akan diberikan juga nomor rekening untuk pembayaran pajak,” terangnya.

Diharapkan dengan layanan online ini, masyarakat tetap bisa memaksimalkan untuk pembayaran pajak daerah. Dan dalam rangka mencegah kontak fisik dan antrean, sehingga sementara semua dilakukan online demi keamanan bersama. (eka/hn/fun)