Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Bagi Usman Muhtadi Santri Harus Membawa Kemaslahatan bagi Masyarakat
R
Penulis: Ronald Fernando❯

------------------------------------------------------------------------------------------------------
BAGI santri, terjun dalam dunia politik menjadi sebuah kewajiban. Baik terjun langsung di dalamnya, maupun hanya mendukung dalam penentuan kepemimpinan. Begitulah kata Usman Muhtadi.
Menurutnya, santri mempunyai wawasan yang jelas. Baik di bidang keagamaan maupun kebangsaan. Apalagi santri yang berhaluan ahlussunnah wal jamaah. Cara berpikirnya lebih moderat.
“Bahwa santri ini harus terlibat di politik praktis itu wajib. Sebab, dalam proses membuat kebijakan agar sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa didapatkan,” ujar politisi asal Desa Kedungsari, Kecamatan Maron, ini.
Usman pernah nyantri di Pesantren Lubbul Labib, Desa Kedungsari, Kecamatan Maron. Di pesantren yang didirikan KH. Ahmad Qusyairi, ini Usman banyak mendapatkan bekal kehidupan. Termasuk setelah bekecipung dalam dunia politik.
“Spirit menyelam dari pendidikan agama yang ada di pesantren sangat memberi kontribusi besar dalam mengemban amanah rakyat. Sekarang menjadi seorang dewan harus memastikan hak-hak masyarakat tersampaikan dengan baik dan benar. Karena santri berangkatnya memang dari masyarakat,” jelasnya.
Menjadi anggota dewan dengan latar belakang santri memiliki batasan-batasan dan pegangan yang jelas. Terutama dalam akhlakul karimah. Serta, memiliki rasa tanggung jawab untuk dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.
“Sesuai kaidah fikih tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manuthun bil maslahah, artinya, sorang pemimpin, baik yang terpilih maupun ditunjuk, wajib mendatangkan kemaslahatan kepada masyarakat yang dipimpin,” jelasnya.
Kaidah fikih ini, kata Usman, juga mengandung arti tentang keberpihakan. Pada konteks keberpihakan santri yang terjun dalam dunia politik disebutnya sangat jelas.
“Apalagi dari PKB, bahwa keberpihakan utamanya pada masyarakat Nahdliyin. Masyakat di Kabupaten Probolinggo, 90 persen merupakan warga NU (Nahdlatul Ulama). Namun, kami sebagai santri yang memiliki pemikiran moderat juga mementingkan hak-hak masyarakat secara umum,” ujarnya.
Memiliki jabatan, kata Usman, harus dapat memastikan hak-hak masyarakat tersampaikan dengan baik dan benar. Rakyat sudah membayar pajak kepada pemerintah merupakan sebuah kewajiban. Namun, ada hak yang harus didapatkan di dalamnya. Salah satunya berupa fasilitas umum, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.
“Rakyat memiliki hak mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang baik, bahkan masyarakat harus sejahtera. Kami sebagai DPRD, mempunyai tugas pertama membuat aturan atau regulasi. Kemudian, mengawasi anggaran dan mengawasi pembangunan yang dilakukan pemerintah. DPRD dalam hal ini perlu memastikan hal tersebut. Hal ini kami bawa dari karakter santri yang tumbuh dari pesantren,” ujarnya.
Dalam mengemban jabatannya, Usman merupakan salah satu sosok yang getol memperjuangkan pendidikan di Probolinggo. Bukan hanya agar diperhatikan, namun pemerintah juga diminta harus dapat memberi fasilitas pada kegiatan agama maupun pendidikan.
Salah satu upaya yang dilakukan besama Fraksi PKB adalah merumuskan Perda Madrasah Diniyah (Madin). Usman sendiri melalui Fraksi PKB, merupakan sosok inisiator adanya Perda Madin yang akan dibahas tahun ini.
“Setidaknya, eksistensi diakui oleh pemerintah. Terlebih mampu mensejahterakan mereka (pelaku pendidikan nonformal dan informal). Kami, Fraksi PKB sepakat, bahwa wajib ada Perda Madin. Sebagi bentuk perhatian,” katanya.
Terlepas dari sejumlah perjuangan di gedung DPRD, Usman menyebutkan para santri perlu berkecimpung dalam dunia politik. Agar bisa berkontribusi langsung dalam memajukan bangsa dan agama. (mu/rud/*)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



