Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tri Margono, Ketua PN Pasuruan Baru yang Pernah Sidangkan Terdakwa Makar
J
Penulis: Jawanto Arifin❯

MUHAMAD BUSTHOMI, Pasuruan, Radar Bromo
BAPAK tiga anak itu selalu tersenyum bila mengenang perjalanan hidupnya semasa muda. Bagi Tri Margono, tidak ada sosok yang paling menginspirasi selain mendiang ayahnya. Seorang petani desa yang juga pegawai negeri di bagian tata usaha sekolah menengah.
Mungkin sosok ayahnya juga yang mula-mula menginspirasi Tri -sapaan Tri Margono- hendak mengabdikan dirinya kepada negara. Tak heran bila setelah menyandang gelar sarjana hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) di Surakarta, dirinya mencoba peruntungannya menjadi pegawai negeri.
Selepas menamatkan kuliahnya pada tahun 2000, Tri kemudian mendaftar sebagai calon pegawai di Departemen Keuangan. Namun gagal. Dia lantas melirik lembaga negara yang lebih sesuai dengan bidangnya.
Incarannya kala itu adalah korps Adhyaksa. Dua tahapan seleksi berjalan mulus. Langkahnya lalu terhenti di seleksi wawancara yang digelar di Surabaya.
Dua kali mengalami kegagalan sama sekali bukan masalah berarti bagi Tri. Setelah gagal menjadi jaksa, dia malah mendaftar sebagai calon hakim. “Dan Alhamdulillah lolos dengan penempatan calon hakim di PN Batang pada 2003,“ kata pria kelahiran Klaten tersebut.
Selama kurang lebih dua tahun sebagai calon hakim, Tri lebih banyak mempelajari administrasi perkara di pengadilan. Baru pada 2005, dia mendapat panggilan mengikuti diklat hakim di Cinere. Waktu itu, badan diklat masih ikut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
“Disitulah awal kami mempelajari bagaimana memeriksa perkara, memahami kode etik dan sebagainya,“ bebernya.
PN Muaro di Kabupaten Sijunjung menjadi persinggahan pertamanya sebagai seorang hakim. Tri menghabiskan waktunya sekitar tujuh tahun di Sumatera Barat. Dua kali dia berpindah tugas. Setelah dari Muaro yang letaknya sekitar 120 kilometer dari Kota Padang, dia kemudian bertugas di PN Solok.
“Di PN Muaro dan PN Solok ini sama-sama 3 tahun 10 bulan. Baru bisa balik lagi ke Jawa,“ ujarnya.
Tepatnya di PN Temanggung. Tidak begitu jauh dari kampung halaman. Sama-sama di Jawa Tengah. Meskipun Tri sendiri tidak mungkin pulang ke rumahnya saban hari. Tetapi, setidaknya dia bisa lebih dekat dengan keluarga.
Setelah dari Temanggung, dia benar-benar bisa lebih dekat dengan keluarganya. Kali ini, Tri menjadi hakim di daerah kelahirannya, Klaten. “Mungkin sudah kehendak Allah didekatkan dengan orang tua,“ katanya.
Lebih dari itu, ada satu hal yang begitu dia kenang ketika bertugas di Klaten. Yaitu ayahnya meninggal. Setidaknya, dia bisa berada di dekat ayahnya menjelang akhir hayat. Tri tak bisa membayangkan bagaimana jika harus kehilangan orang terdekat ketika dirinya masih jauh dari dekapan keluarga.
“Saya masih bisa lebih banyak waktu menjenguk dan merawat orang tua. Hingga ayah meninggal,“ ungkap dia.
Setelah 13 tahun menjadi hakim, Tri mendapat kesempatan mengikuti fit and proper test pimpinan. Dia dipromosikan sebagai Wakil Ketua PN Fakfak. Situasinya saat itu cukup dilematis. Satu sisi, jabatan tersebut merupakan promosi bagi Tri. Disisi lain, dia harus kembali jauh dari keluarga.
Tapi bagaimanapun, dia harus siap ditugaskan di mana saja. Setelah cukup lama, Tri akhirnya legowo dengan penempatannya di tanah Papua. Apalagi setiba di Fakfak, situasinya ternyata jauh dari yang dibayangkan. Dia mengenal warga Fakfak yang begitu santun.
Bahkan kultur masyarakat di sana cukup heterogen. Ada orang Jawa, Madura, Batak, Bugis dan suku lain. Semua hidup berdampingan. Rasanya, kata Tri, kehidupan di Fakfak seperti replika dari kebhinekaan Indonesia. “Jadi tidak butuh waktu lama saya beradaptasi,“ katanya.
Selama bertugas di PN Fakfak, ada satu perkara yang paling diingat. Yaitu ketika mengadili perkara makar yang menyeret 23 terdakwa di kursi pesakitan. Latar belakang mereka bermacam-macam. Ada yang petani, kepala kampung hingga seorang sarjana.
“Tetapi yang menarik sebenarnya dalam pemeriksaan, paham yang ditanamkan kepada mereka bukan hal yang fundamental karena semata ingin merdeka,“ ungkapnya.
Tak satupun dari 12 terdakwa yang diperiksa Tri sebagai salah satu majelis hakim, yang menyampaikan alasan mendasar. Sehingga mereka ingin memisahkan diri dari NKRI. Melainkan lebih pada alasan perbedaan suku bangsa dan fisik yang mendasari perbuatan makar itu. Tetapi bagi Tri, justru karena perbedaan itulah Indonesia ada.
Para terdakwa itu akhirnya dijatuhi hukuman rata-rata setahun. Syukurnya, ketika di persidangan itu para terdakwa menyatakan mau kembali ke NKRI.
“Saya tetap berusaha memakai filosofi Jawa. Di manapun kamu berada jangan tinggalkan Jawamu. Artinya meskipun saya hakim tidak lantas mentang-mentang, bahwa saya yang mengadili, bukan berarti saya jadi bisa sekehendak saya,” ujarnya.
Tapi Tri sendiri menilai konsepsi keadilan lebih dari sekadar lama atau singkatnya hukuman. Seorang hakim harus memiliki ketajaman dan kejernihan dalam menggali suatu kebenaran. Setelah kebenarannya terungkap, baru bisa dipertimbangkan hukuman yang layak.
“Bukan hanya mempertimbangkan keadilan untuk terdakwa. Tetapi juga memenuhi suasana batin masyarakat terhadap nilai keadilan itu sendiri,“ bebernya.
Hal itulah yang hendak ia tanamkan sejak memimpin PN Pasuruan setelah mengakhiri jabatannya sebagai Ketua PN Fakfak. Dia mewanti-wanti kepada semua hakim maupun pegawai untuk memberikan layanan terbaik. Menjaga integritas baik didalam maupun di luar pengadilan.
“Karena yang terpenting dalam menjaga wibawa dan kehormatan badan peradilan itu ya dengan menanamkan integritas,“ pungkasnya. (*)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
