Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Warga Pekuncen dan Perbankan Kompak Perangi Bank Titil

J
Penulis: Jawanto Arifin❯
DIAPRESIASI: Lurah Pekuncen Dina Catur Putriani saat menerima penghargaan dari Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf. (Foto: Istimewa)
DIAPRESIASI: Lurah Pekuncen Dina Catur Putriani saat menerima penghargaan dari Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf. (Foto: Istimewa)
Pemkot Pasuruan 6 September lalu memberikan penghargaan kepada jajaran Kelurahan Pekuncen. Kelurahan ini dinilai bebas dari praktik rentenir. Bahkan menjadi pilot project. Ada perjuangan yang dilakukan jajaran kelurahan dan warga sebelum apresiasi ini diraih.

FUAD ALYZEN, Panggungrejo, Radar Bromo

HILIR-mudik pegawai terlihat di Kantor Kelurahan Pekuncen, Rabu (7/9) pagi. Sejumlah pegawai yang mengenakan pakaian hitam dengan bawahan putih nampak sibuk. Wajah mereka penuh keceriaan.

Ada yang bersenda gurau, dan sebagian lagi membersihkan kantor. Beginilah aktivitas kantor kelurahan saat dikunjungi Jawa Pos Radar Bromo. Saat datang ke sana, seorang wanita berhijab ikut menyambut. Dialah Dina Catur Putriani, Lurah Pekuncen yang pagi itu langsung akrab saat diwawancarai.

Photo
Photo


Dina, panggilan Bu Lurah, langsung bercerita soal penghargaan yang baru diraih jajarannya. Piagam yang ditandatangani Wali Kota Saifullah Yusuf tersebut bahkan dipajang di ruangannya. Piagam yang bertuliskan, ‘Kelurahan Pekuncen sebagai Pilot Project Kelurahan Bebas Rentenir’

Siapa sangka di balik cerita dari penghargaan itu, rupanya ada banyak cerita yang membuat warga Kelurahan Pekuncen sengsara. Dina menyebutkan, dahulu banyak warga yang terjerumus lintah darat. Warga terjerat karena rentenir tak memberikan persyaratan banyak saat meminjam uang. Hingga tiba-tiba, warga baru terkejut saat rentenir menagih dengan bunga yang besar.



Hingga kemudian, banyak perbankan yang mulai masuk. “Pelan-pelan warga diajak untuk meninggalkan rentenir,” kata Dina.

Sosialisasi yang gencar dengan melibatkan perbankan, kerap dilakukan. Sosialisasi ini melibatkan banyak pihak. Mulai dari RT hingga RW. Lambat laun, warga mulai tergugah. Terutama warga yang memiliki usaha warung. Mereka mulai tak tergoda lagi.

Kurang lebih lima tahun perjuangan ini dilakukan. Hingga Bank Jatim yang bekerja sama dengan Pemkot Pasuruan, memastikan bahwa warga Pekuncen sudah benar-benar bebas dari jeratan rentenir.

Apa yang diungkapkan Dina, dibenarkan Ketua RW 3 Kelurahan Pekuncen, Achmad Turmidi, 60. Dahulu, warga Pekuncen memang banyak yang berurusan dengan rentenir. “Para bank titil ini menawarkan sampai door to door. Hampir setiap hari. Sudah banyak yang menjadi korbannya,” beber Tur, panggilan akrabnya.

Rentenir, kata Tur, menawarkan ke pemilik warung. Entah warung peracangan atau warung kopi. Hingga tiba-tiba saat jatuh tempo pembayaran, warga bingung karena bunga begitu besar.

Tur juga mengaku, dirinya pernah menjumpai warganya menangis lantaran tidak bisa membayar tagihan rentenir itu. “Banyak kejadian seperti itu. Apalagi di RT 2,” katanya.

Nah, saat perbankan mulai masuk dan keinginan pemerintah membebaskan dari kebiasaan warga berutang ke rentenir, ajakan persuasif tak langsung diterima. Warga masih beranggapan bahwa meminjam uang ke perbankan resmi, syaratnya susah dan memerlukan waktu.



Ini dialami Tur, saat dia ikut mendampingi warganya. “Namun saat dikenalkan kepada perbankan resmi, ternyata warga antusias. Mereka yang butuh modal, juga punya banyak cara untuk meminjam uang secara resmi. Proses ini memang perlu waktu,” beber Tur.

Kebiasaan lama warga yang meminjam ke rentenir, juga diceritakan Supini, 65. Warga RT 2/RW 3, Kelurahan Pekuncen. Dia pernah berurusan dengan bank titil, bahkan acapkali ditagih oleh lebih dari dua sampai tiga rentenir.

“Satu pegawai bank titil menagih di pagi hari. Di siang hari, penagihan serupa dengan orang yang berbeda, begitu,” terangnya.

Dia pun bercerita, sebelum mengenal perbankan, dirinya kerap memerlukan uang untuk kebutuhan kesehariannya. Lalu datanglah rentenir yang menawarkan jasa pinjaman. Supini terbujuk. “Namanya orang butuh, pastinya tertarik untuk meminjam uang di bank itu. Apalagi syaratnya mudah. Hanya modal KTP langsung cair,” ujarnya.

Tetapi, ternyata itu akal bulus rentenir. Setelah duit cair, Supini harus menanggung beban. Uang yang dipinjaminya harus kembali dua kali lipat. Misalkan 100 ribu, saat ditagih harus mengembalikan uang 200 ribu. “Bagi orang seperti saya, tidak mampu membayar dua kali lipat. Apalagi nagihnya setiap hari,” kata Supini.

Kini warga di Kelurahan Pekuncen, sudah paham dengan kejamnya rentenir. Apresiasi yang diterima Kelurahan Pekuncen pun menjadi tonggak bahwa, sudah semestinya warga mempercayai lembaga resmi ketimbang lintah darat.

Di sisi lain, Dina Catur Putriani yang baru menjabat setahun, ikut bangga atas apresiasi yang baru diterimanya tersebut. Dia merasa, pemerintah hadir dan benar-benar mau membebaskan warganya dari tekanan rentenir.



“Mungkin hal yang mendukung, salah satunya kantor Bank Jatim berada di wilayah Kelurahan Pekuncen,” katanya.

Dina pun bersyukur, upaya memerangi rentenir, mendapat dukungan dari banyak pihak. “Sudah produk pinjaman lebih mudah dan bunga lebih murah,” ujarnya sembari tersenyum. (fun)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

BPPKAD Kota Probolinggo Bangkit, Launching Program GEMPITA 2026: Genjot PAD, Galakkan Kolaborasi Lintas Sektor

BPPKAD Kota Probolinggo Bangkit, Launching Program GEMPITA 2026: Genjot PAD, Galakkan Kolaborasi Lintas Sektor

BPPKAD bangkit dengan me-launching inovasi Program Bergerak Bersama Gerakan Membayar Pajak dan Retribusi ASN dan Masyarakat Taat (GEMPITA)

Tiap Bulan Pemkot Pasuruan Keluarkan Biaya Rp 265 Juta untuk Bayar Listrik Penerangan Jalan

Tiap Bulan Pemkot Pasuruan Keluarkan Biaya Rp 265 Juta untuk Bayar Listrik Penerangan Jalan

Ada penghematan hingga 20 juta jika dibanding tahun lalu dan turun hingga Rp 40 juta daripada beban PJU pada 2024. Sehingga selama 10 bulan,

Pemkot Pasuruan Klaim Bisa Hemat Rp 74 Miliar Jika PPPK Ditanggung Pemerintah Pusat

Pemkot Pasuruan Klaim Bisa Hemat Rp 74 Miliar Jika PPPK Ditanggung Pemerintah Pusat

Gaji seluruh PPPK penuh waktu ini disebut nantinya akan ditanggung oleh APBN. Badan anggaran (Banggar) DPR RI telah menyapakati anggaran unt

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer