Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ARIF MASHUDI, Sidoarjo, Radar Bromo
JARUM jam baru menunjukkan pukul 08.00. Tapi kesibukan kemarin sudah terlihat di Pengadilan Tipikor di PN Surabaya. Personel keamanan disiagakan di depan gerbang. Awak jurnalis juga sudah menyiapkan “senjata” berupa note maupun kamera.
Beberapa orang terlihat mengenakan pakaian toga. Sembari menatap ruang-ruang yang ada di sana, semuanya juga sibuk menyiapkan berkas-berkas. Tak terkecuali tim dari jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Di dalam ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, ada 4 orang JPU KPK duduk di kursi meja sebelah kiri.
Sementara di meja sebelah kanan, ada dua penasihat hukum (PH) terdakwa Tantri-Hasan. Di tengah antara JPU dan PH, ada layar virtual. Latar inilah yang menampilkan terdakwa Tantri-Hasan secara online dari Jakarta.
Sekitar pukul 10.20, terdakwa Tantri-Hasan masuk ke ruangan digelar sidang online. Tantri duduk paling depan (kiri) mengenakan baju warna biru muda, hijab warna merah hijau dan berkacamata. Di samping kirinya (tengah), terdakwa Hasan suami Tantri. Dia mengenakan kemeja hem lengan panjang warna biru dan kaca mata semi hitam.
Dari layar virtual, rambut terdakwa Hasan tampak memutih. Kedua terdakwa, tampak sehat dan terlihat tegar. Orang yang pernah berkuasa selama belasan tahun di Kabupaten Probolinggo tersebut, nampak begitu siap untuk mengikuti proses persidangan.
Sebelum sidang dimulai, terlihat terdakwa Tantri dan Hasan memeriksa dan membaca beberapa lembaran kertas yang merupakan berkas dakwaan. Sesekali, terdakwa Tantri dan Hasan saling berbicara. Termasuk terdakwa Hasan berbicara dengan penasihat hukumnya, Soesilo Aribowo yang mendampingi mereka langsung di Jakarta.
Selama persidangan berlangsung, terdakwa Tantri dan Hasan, memperhatikan secara serius. Sesuai dakwaan dibacakan oleh JPU KPK, majelis hakim mempersilakan pada terdakwa untuk menanggapi. Setelah penasihat hukum menyampaikan bahwa mereka tidak mengajukan eksepsi.
Terdakwa Hasan langsung menyambung dan menyampaikan. Yang pertama, dia mengaku hampir 5 bulan sudah tinggal di Jakarta. Sehingga dirinya memohon disetujui untuk dipindahkan ke Surabaya. Supaya lebih dekat dengan keluarga dan menjalani persidangan lebih maksimal.
”Menanggapi pemeriksaan berikutnya, jika dibutuhkan bisa dilakukan di Kejati atau Polda. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, permohonan kami diterima,” ungkapnya.
Terdakwa Tantri pun melanjutkan permohonan itu. Suasana sidang online itu, berubah haru (sedih). Saat Bupati Probolinggo nonaktif itu mengatakan, apa yang disampaikan penasihat hukum dan suami, supaya bisa diterima majelis hakim.
Tantri menyampaikan dengan mata berkaca-kaca. Bak curhat, dia menyampaikan, sebagai sosok ibu yang memiliki anak-anak masih kecil, supaya dapat dipindahkan ke Surabaya.
”Meneruskan apa yang disampaikan penasihat hukum dan suami. Kami sampaikan sekali lagi, saya sebagai ibu. Anak saya masih kecil,” kata Tantri, dengan suara tersedu menahan tangis dan berusaha tetap tegar.
Tantri terlihat tidak dapat menahan sedih. Dia mengungkapkan, selama ini (hampir 5 bulan) dirinya dan suaminya tidak pernah diberikan kesempatan untuk bertemu dengan satu orang pun. Bahkan, bertemu dengan penasihat hukum harus virtual. Termasuk dengan keluarganya.
Kondisi itu sangat menekan dan membebani psikologis dirinya sebagai orang tua. Apalagi, dirinya sebagai ibu yang memiliki anak-anak masih kecil, belum diperbolehkan untuk bertemu secara langsung.
”Kami tidak pernah diberi kesempatan bertemu dengan satu orang pun. Bertemu dengan penasihat hukum pun harus virtual. Kami ikuti aturan prokes selama pandemi Covid-19. Dengan kondisi ini, sangat bebani psikologis kami. Kami memohon, menggeser kami dari Rutan KPK (Jakarta) ke Surabaya. Untuk meningkatkan psikologis dan keluarga kami,” tutupnya, dengan suara menahan rasa sedih.
Tantri menambahkan, selama ini dirinya tidak pernah menghalang-halangi proses penyidikan. Dirinya sudah kooperatif. Jika memang harus dibutuhkan dimintai keterangan atas kasus lain, dirinya siap.
”Kami memohon untuk dipindahkan ke Surabaya. Terkait sidang online, kami hargai itu. Kami siap mengikuti sidang online,” pintanya dengan ucapan dengan memohon.
Salah satu tim JPU KPK, Wawan Yunawarto mengatakan, terkait permintaan terdakwa digeser ke Surabaya, sudah disampaikan pada majelis hakim. Sayangnya, permintaan itu belum bisa diwujudkan.
Alasannya, para terdakwa masih dibutuhkan untuk proses penyidikan perkara lain. Untuk itu, pihaknya memohon untuk tidak dipindah ke Surabaya. Supaya, proses penyidikan dapat berjalan sesuai yang direncanakan.
”Kami sudah sampaikan, untuk tidak dipindahkan ke Surabaya. Karena masih dibutuhkan untuk proses penyidikan perkara lain,” katanya.
KPK juga menjawab soal keluhan terdakwa yang selama 5 bulan tidak diperbolehkan menemui satu orang pun. Wawan mengungkapkan, dalam Rutan itu ada SOP sesuai aturan dari KumHAM. Bahwa untuk kunjungan atau pertemuan itu masih virtual, belum dapat kunjungan langsung karena masih pandemi Covid-19. Semua rutan pun dapat dicek aturannya sama.
”Masih diberikan hak untuk bertemu secara online, virtual. Tetapi untuk bertemu langsung, semua rutan aturan seragam dari KumHAM itu, tidak bisa bertemu dengan langsung. Itu yang diterapkan KPK. Termasuk kepada semua penghuni rutan,” tegasnya. (mas/fun)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
