alexametrics
25.1 C
Probolinggo
Wednesday, 25 May 2022

Anggota DPR Misbakhun Desak OJK Legalkan Pinjol, Ini Alasannya

MAYANGAN, Radar Bromo – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melegalkan pinjaman online (pinjol). Sehingga, OJK bisa melakukan pembinaan dan pengawasan pada pengelola pinjol.

Hal itu bahkan sudah disampaikan secara resmi oleh Misbakhun dalam sejumlah rapat dengar pendapat (RDP) dengan OJK di DPR RI. Bukan tanpa alasan. Faktanya, menurut dia, masyarakat membutuhkan pinjol. Sebab, bisa memberikan pinjaman dengan proses cepat dan mudah.

“Seringkali, masyarakat membutuhkan dana mendadak dan butuh cepat. Nah, pinjol bagi masyarakat menjadi solusi. Karena itu, lebih baik pinjol dilegalkan, tidak dilarang. Dan itu sudah saya sampaikan pada OJK,” katanya saat Ngobrol Bareng (Ngobras) Anggota PWI Probolinggo Raya, Jumat (25/2).

Politisi Partai Golkar itu menegaskan, menjadi tugas OJK untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pada pengelola pinjol. Karena itu, lebih baik pengelola pinjol dikumpulkan dan dibina. Selanjutnya, diberikan izin (legal) dengan syarat dan regulasi yang dibuat OJK.

”Misalnya, pengelola pinjol diberikan izin terbatas untuk mengakses data para peminjam. Mungkin hanya foto peminjam. Tidak sampai mengakses seluruhnya,” terangnya.

Bila sudah dilegalkan, tidak menutup kemungkinan pengelola pinjol berlomba memberikan bunga rendah untuk meningkatkan jumlah peminjam. Kemudian, pengelola pinjol berlomba meningkatkan pelayanan. Sehingga layanan pinjol lebih aman dan nyaman.

MAYANGAN, Radar Bromo – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melegalkan pinjaman online (pinjol). Sehingga, OJK bisa melakukan pembinaan dan pengawasan pada pengelola pinjol.

Hal itu bahkan sudah disampaikan secara resmi oleh Misbakhun dalam sejumlah rapat dengar pendapat (RDP) dengan OJK di DPR RI. Bukan tanpa alasan. Faktanya, menurut dia, masyarakat membutuhkan pinjol. Sebab, bisa memberikan pinjaman dengan proses cepat dan mudah.

“Seringkali, masyarakat membutuhkan dana mendadak dan butuh cepat. Nah, pinjol bagi masyarakat menjadi solusi. Karena itu, lebih baik pinjol dilegalkan, tidak dilarang. Dan itu sudah saya sampaikan pada OJK,” katanya saat Ngobrol Bareng (Ngobras) Anggota PWI Probolinggo Raya, Jumat (25/2).

Politisi Partai Golkar itu menegaskan, menjadi tugas OJK untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pada pengelola pinjol. Karena itu, lebih baik pengelola pinjol dikumpulkan dan dibina. Selanjutnya, diberikan izin (legal) dengan syarat dan regulasi yang dibuat OJK.

”Misalnya, pengelola pinjol diberikan izin terbatas untuk mengakses data para peminjam. Mungkin hanya foto peminjam. Tidak sampai mengakses seluruhnya,” terangnya.

Bila sudah dilegalkan, tidak menutup kemungkinan pengelola pinjol berlomba memberikan bunga rendah untuk meningkatkan jumlah peminjam. Kemudian, pengelola pinjol berlomba meningkatkan pelayanan. Sehingga layanan pinjol lebih aman dan nyaman.

MOST READ

BERITA TERBARU

/