alexametrics
33.9 C
Probolinggo
Wednesday, 20 October 2021

Temukan Banyak Timbangan Pedagang di Pasar yang Harus Direparasi

SUMBERASIH, Radar Bromo– Ratusan timbangan pedagang di pasar-pasar tradisional Kabupaten Probolinggo dilakukan tera ulang. Halilnya, unit pelaksana teknis (UPT) Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Probolinggo, mendapati sekitar 70 persen timbangan mekanik, kurang seimbang dan harus direparasi.

Kepala UPT Metrologi Legal Diyah Setyo Rini mengatakan, selama empat hari terakhir, pihaknya turun ke pasar-pasar, untuk memastikan akurasi alat ukur, timbang, takar dan perlengkapan (UTTP) pedagang di Kabupaten Probolinggo. Tiga hari lalu di wilayah Dringu dan kemarin di Pasar Muneng, Sumberasih.

”Di Pasar Bawang Dringu dan di kantor Kecamatan Dringu, ada sekitar 170 timbangan pedagang yang ditera ulang. Kalau di Pasar Muneng tadi (kemarin) sekitar 40 timbangan,” katanya kepada Jawa Pos Radar Bromo kemarin.

Rini menyebut, sekitar 70 persen timbangan mekanik milik pedagang yang ditera ulang, ternyata kurang seimbang. Meski begitu masih dalam kategori wajar. Sebab, timbangan mekanik jika dipakai dalam kurun waktu setahun, sudah banyak berubah. Sehingga, saat ditera ulang harus dilakukan reparasi, untuk menjadikan setimbang pas.

”Ssekitar 70 persen memang kondisi timbangan kurang seimbang dan masih dalam kondisi wajar. Tapi tetap kami lakukan reparasi saat tera ulang. Sehingga, timbangan para pedagang benar-benar pas,” terangnya.

Menurut Rini, sidang tera ulang ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki alat UTTP dan sudah habis masa teranya. Jika sudah habis masa teranya, maka harus dilakukan tera ulang kembali.

“Selama memenuhi sifat metrologi legal dan hasil pemeriksaan alat UTTP oleh penera dinyatakan sah, maka alat UTTP masih bisa digunakan kembali. Apabila sudah rusak, maka akan dibatalkan oleh penera,” terangnya.

Rini menjelaskan, jika alat UTTP yang sudah rusak tetap digunakan oleh masyarakat, maka hal ini masuk dalam pelanggaran. Karena menggunakan alat UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau bertanda tera batal. “Tujuan dari sidang tera ulang ini adalah untuk memberikan kepastian ukuran pada alat UTTP yang digunakan oleh masyarakat,” tegasnya. (mas/fun)

 

SUMBERASIH, Radar Bromo– Ratusan timbangan pedagang di pasar-pasar tradisional Kabupaten Probolinggo dilakukan tera ulang. Halilnya, unit pelaksana teknis (UPT) Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Probolinggo, mendapati sekitar 70 persen timbangan mekanik, kurang seimbang dan harus direparasi.

Kepala UPT Metrologi Legal Diyah Setyo Rini mengatakan, selama empat hari terakhir, pihaknya turun ke pasar-pasar, untuk memastikan akurasi alat ukur, timbang, takar dan perlengkapan (UTTP) pedagang di Kabupaten Probolinggo. Tiga hari lalu di wilayah Dringu dan kemarin di Pasar Muneng, Sumberasih.

”Di Pasar Bawang Dringu dan di kantor Kecamatan Dringu, ada sekitar 170 timbangan pedagang yang ditera ulang. Kalau di Pasar Muneng tadi (kemarin) sekitar 40 timbangan,” katanya kepada Jawa Pos Radar Bromo kemarin.

Rini menyebut, sekitar 70 persen timbangan mekanik milik pedagang yang ditera ulang, ternyata kurang seimbang. Meski begitu masih dalam kategori wajar. Sebab, timbangan mekanik jika dipakai dalam kurun waktu setahun, sudah banyak berubah. Sehingga, saat ditera ulang harus dilakukan reparasi, untuk menjadikan setimbang pas.

”Ssekitar 70 persen memang kondisi timbangan kurang seimbang dan masih dalam kondisi wajar. Tapi tetap kami lakukan reparasi saat tera ulang. Sehingga, timbangan para pedagang benar-benar pas,” terangnya.

Menurut Rini, sidang tera ulang ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki alat UTTP dan sudah habis masa teranya. Jika sudah habis masa teranya, maka harus dilakukan tera ulang kembali.

“Selama memenuhi sifat metrologi legal dan hasil pemeriksaan alat UTTP oleh penera dinyatakan sah, maka alat UTTP masih bisa digunakan kembali. Apabila sudah rusak, maka akan dibatalkan oleh penera,” terangnya.

Rini menjelaskan, jika alat UTTP yang sudah rusak tetap digunakan oleh masyarakat, maka hal ini masuk dalam pelanggaran. Karena menggunakan alat UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau bertanda tera batal. “Tujuan dari sidang tera ulang ini adalah untuk memberikan kepastian ukuran pada alat UTTP yang digunakan oleh masyarakat,” tegasnya. (mas/fun)

 

MOST READ

BERITA TERBARU