alexametrics
27.1 C
Probolinggo
Tuesday, 28 June 2022

Dua Tahun Sepi Aduan Konsumen di Kota Pasuruan

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Pengaduan sengketa konsumen di Kota Pasuruan dalam beberapa tahun terakhir sepi. Kondisi itu bukan lantas sebagai gambaran tidak adanya persoalan konsumen di tengah masyarakat. Ada dua kemungkinan. Pertama, bisa jadi konsumen telah mengadukannya ke Pemprov Jawa Timur. Atau pun enggan mengadu sekalian.

Kemungkinan pertama itu cukup beralasan. Kabid Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Edy Trisulo Yudo menyebut, kewenangan menangani sengketa konsumen sekarang memang berada di tangan pemprov. “Bisa jadi laporannya langsung disampaikan ke provinsi,” katanya.

Berbeda dengan beberapa tahun lalu. Pemkot bisa langsung menyelesaikannya melalui sidang mediasi. Ada lembaga tersendiri yang memang dibentuk untuk menangani aduan sengketa konsumen. Namanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam mediasi, dihadirkan beberapa pihak. Seperti advokat, pengusaha, konsumen dan lembaga perlindungan konsumen.

Terakhir, sengketa konsumen yang ditangani pemkot pada 2018. Sepanjang tahun itu, ada 12 kasus yang diselesaikan. Mulai dari pelayanan perbankan, leasing, klaim asuransi, hingga barang kadaluarsa. “Dulu memang ada, tapi sekarang menjadi kewenangan provinsi untuk menanganinya. Jadi untuk mediasinya juga di provinsi,” bebernya.

Praktis sejak 2019, penyelesaian sengketa konsumen dilimpahkan ke provinsi. Meski tak lagi berwenang menyelesaikan sengketa konsumen. Pemkot sebenarnya tetap bisa menerima aduan dari konsumen. Apapun bentuk aduannya.

Plt Kasi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Dhita Ariyanti mengaku, pihaknya tetap menerima aduan konsumen. Namun, pihaknya belum menerima aduan sama sekali selama lebih dari dua tahun terakhir. “Kalau ada aduan tetap kami terima. Kami sampaikan ke provinsi untuk penanganannya,” tambah Dhita. (tom/fun)

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Pengaduan sengketa konsumen di Kota Pasuruan dalam beberapa tahun terakhir sepi. Kondisi itu bukan lantas sebagai gambaran tidak adanya persoalan konsumen di tengah masyarakat. Ada dua kemungkinan. Pertama, bisa jadi konsumen telah mengadukannya ke Pemprov Jawa Timur. Atau pun enggan mengadu sekalian.

Kemungkinan pertama itu cukup beralasan. Kabid Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Edy Trisulo Yudo menyebut, kewenangan menangani sengketa konsumen sekarang memang berada di tangan pemprov. “Bisa jadi laporannya langsung disampaikan ke provinsi,” katanya.

Berbeda dengan beberapa tahun lalu. Pemkot bisa langsung menyelesaikannya melalui sidang mediasi. Ada lembaga tersendiri yang memang dibentuk untuk menangani aduan sengketa konsumen. Namanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam mediasi, dihadirkan beberapa pihak. Seperti advokat, pengusaha, konsumen dan lembaga perlindungan konsumen.

Terakhir, sengketa konsumen yang ditangani pemkot pada 2018. Sepanjang tahun itu, ada 12 kasus yang diselesaikan. Mulai dari pelayanan perbankan, leasing, klaim asuransi, hingga barang kadaluarsa. “Dulu memang ada, tapi sekarang menjadi kewenangan provinsi untuk menanganinya. Jadi untuk mediasinya juga di provinsi,” bebernya.

Praktis sejak 2019, penyelesaian sengketa konsumen dilimpahkan ke provinsi. Meski tak lagi berwenang menyelesaikan sengketa konsumen. Pemkot sebenarnya tetap bisa menerima aduan dari konsumen. Apapun bentuk aduannya.

Plt Kasi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Dhita Ariyanti mengaku, pihaknya tetap menerima aduan konsumen. Namun, pihaknya belum menerima aduan sama sekali selama lebih dari dua tahun terakhir. “Kalau ada aduan tetap kami terima. Kami sampaikan ke provinsi untuk penanganannya,” tambah Dhita. (tom/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/