alexametrics
31.7 C
Probolinggo
Saturday, 13 August 2022

Jika Data Salah, Bantuan BPNT-PKH Bakal Tertahan

PASURUAN, Radar Bromo – Penerima bantuan pangan nontunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) masih menghadapi kendala. Terjadi banyak kesalahan administrasi berupa data nomor induk kependudukan (NIK). Ada 383 ribu lebih kekeliruan.

Kesalahan itu terjadi sepanjang Januari hingga Agustus 2021. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pasuruan Wahyono Adji mengatakan, data yang masuk ke Dinsos tercatat ada 383 ribu lebih kesalahan data kependudukan.

Para keluarga penerima manfaat (KPM) yang mengalami kendala itu diwajibkan mengurus lagi data kependudukannya. Jika data itu sudah padan dengan data yang ada di KTP dan KK, baru prosesnya dilanjutkan.

”Sudah ada perbaikan. Sejauh ini sudah sekitar 61 persen yang telah diperbaiki,” ungkap Wahyono. Sisanya masih diperbaiki. Dinsos meminta penerima bantuan datang ke kantor desa setempat. Mereka memperbaiki langsung data diri yang bersangkutan. ”Setelah diperbaiki, kami ajukan kembali,” terangnya.

Bagaimana kesalahan bisa terjadi? Menurut Wahyono, ada beberapa faktor. Misalnya, kesalahan pengetikan yang dilakukan pihak desa. Sebab, yang memasukkan data itu adalah pihak desa ke sistem di kementerian. ”Kemungkinan ada kesalahan ketik. Jadi, ketika masuk di sistem, ditolak karena datanya tidak sesuai,” tuturnya. (sid/far)

PASURUAN, Radar Bromo – Penerima bantuan pangan nontunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) masih menghadapi kendala. Terjadi banyak kesalahan administrasi berupa data nomor induk kependudukan (NIK). Ada 383 ribu lebih kekeliruan.

Kesalahan itu terjadi sepanjang Januari hingga Agustus 2021. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pasuruan Wahyono Adji mengatakan, data yang masuk ke Dinsos tercatat ada 383 ribu lebih kesalahan data kependudukan.

Para keluarga penerima manfaat (KPM) yang mengalami kendala itu diwajibkan mengurus lagi data kependudukannya. Jika data itu sudah padan dengan data yang ada di KTP dan KK, baru prosesnya dilanjutkan.

”Sudah ada perbaikan. Sejauh ini sudah sekitar 61 persen yang telah diperbaiki,” ungkap Wahyono. Sisanya masih diperbaiki. Dinsos meminta penerima bantuan datang ke kantor desa setempat. Mereka memperbaiki langsung data diri yang bersangkutan. ”Setelah diperbaiki, kami ajukan kembali,” terangnya.

Bagaimana kesalahan bisa terjadi? Menurut Wahyono, ada beberapa faktor. Misalnya, kesalahan pengetikan yang dilakukan pihak desa. Sebab, yang memasukkan data itu adalah pihak desa ke sistem di kementerian. ”Kemungkinan ada kesalahan ketik. Jadi, ketika masuk di sistem, ditolak karena datanya tidak sesuai,” tuturnya. (sid/far)

MOST READ

BERITA TERBARU

/