PASURUAN, Radar Bromo– Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pasuruan tercatat sangat kecil. Kondisi itu membuat kota santri selama ini lebih banyak bergantung pada pendapatan melalui dana perimbangan. Pada 2020 saja, pendapatan daerah hanya Rp 134 miliar.
Rendahnya PAD itu menjadi catatan Wali Kota Pasuruan di tahun pertama pemerintahannya. Dia berharap APBD kota bisa terus meningkat. Sebab itu menjadi salah satu indikasi kemajuan kota dalam segi ekonomi. “Indikator untuk bisa dikatakan maju ekonominya adalah APBD terus meningkat,” katanya.
Dia menambahkan, peningkatan APBD ditandai dengan keseimbangan pengeluaran dan pemasukan daerah. “Kalau uang yang masuk banyak, maka uang yang keluar untuk pembangunan, peningkatan pelayanan serta kesejahteraan juga bisa merata dan meningkat,” ujarnya.
Menurutnya, pencapaian PAD pada 2020 sebesar Rp 135 miliar sangat kecil. Sehingga menyebabkan pembangunan tidak maksimal. Pihaknya menargetkan PAD tahun ini lebih besar lagi. “Saya ingin pendapatan tahun ini bisa meningkat, kalau bisa Rp 200 miliar,” ujarnya.
Oleh karena itu, setidaknya ada tiga hal yang menjadi strategi pemkot untuk mendongkrak PAD. Pertama dengan meningkatkan kualitas SDM. Pegawai yang bertugas dalam urusan pendapatan daerah diminta terampil, sabar, profesional dan amanah. Kedua dengan memaksimalkan teknologi.
Seperti diketahui pemkot kini telah memiliki 12 tapping box. Rencananya jumlah itu akan terus ditambah agar pajak hotel dan restoran bisa terlaporkan secara online. Sehingga meminimalisasi terjadinya kecurangan dalam pembayaran pajak.
“Yang terakhir kami minta kesadaran dalam membayar pajak. Muaranya semua itu untuk pembangunan,” bebernya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Siti Zuniati mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan peningkatan PAD dari berbagai sektor. Terutama sektor pajak. “Kami akan berupaya agar pajak bisa menyumbang PAD lebih besar dibandingkan tahun lalu,” katanya. (tom/fun)
