24.4 C
Probolinggo
Sunday, November 27, 2022

Siapkan Dana Setengah Miliar Lebih Bila Perlu Operasi Pasar

KRAKSAAN, Radar Bromo – Konsentrasi pemerintah daerah usai adanya kenaikan BBM adalah pengendalian harga. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bahkan menyiapkan anggaran Rp 525 juta yang bisa digunakan untuk operasi pasar.

Hal tersebut diungkap Kabag Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Probolinggo, Susilo Isnadi. Ia mengatakan sejauh ini angka inflasi di Kabupaten Probolinggo memang mengalami kenaikan. Namun kenaikan dirasa belum perlu untuk operasi pasar murah (OPM).

“Sejauh ini masih belum perlu. Sebab angkanya masih bisa dikendalikan,” ujarnya, Jumat (30/9).

Namun begitu, misal memang nanti diperlukan OPM, lanjutnya, pemerintah telah mempersiapkan dana untuk melaksanakan. Anggaran yang digunakan tidak lain melalui anggaran dari DAU untuk pengendalian inflasi.

“Diambil dari anggaran pengendalian inflasi yang Rp 5,5 miliar itu. Jadi yang digunakan dari anggaran tersebut Rp 525 juta untuk OPM,” ujarnya.

Ia mengatakan, jika OPM nantinya dirasa perlu, kegiatan tersebut dapat dilakukan pada Oktober. Sebab anggaran pada OPM tersebut dapat dikeluarkan pada Oktober. “Jadi Oktober sudah bisa segera dilakukan. Apabila memang perlu,” ujarnya.

KRAKSAAN, Radar Bromo – Konsentrasi pemerintah daerah usai adanya kenaikan BBM adalah pengendalian harga. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bahkan menyiapkan anggaran Rp 525 juta yang bisa digunakan untuk operasi pasar.

Hal tersebut diungkap Kabag Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Probolinggo, Susilo Isnadi. Ia mengatakan sejauh ini angka inflasi di Kabupaten Probolinggo memang mengalami kenaikan. Namun kenaikan dirasa belum perlu untuk operasi pasar murah (OPM).

“Sejauh ini masih belum perlu. Sebab angkanya masih bisa dikendalikan,” ujarnya, Jumat (30/9).

Namun begitu, misal memang nanti diperlukan OPM, lanjutnya, pemerintah telah mempersiapkan dana untuk melaksanakan. Anggaran yang digunakan tidak lain melalui anggaran dari DAU untuk pengendalian inflasi.

“Diambil dari anggaran pengendalian inflasi yang Rp 5,5 miliar itu. Jadi yang digunakan dari anggaran tersebut Rp 525 juta untuk OPM,” ujarnya.

Ia mengatakan, jika OPM nantinya dirasa perlu, kegiatan tersebut dapat dilakukan pada Oktober. Sebab anggaran pada OPM tersebut dapat dikeluarkan pada Oktober. “Jadi Oktober sudah bisa segera dilakukan. Apabila memang perlu,” ujarnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/