24.4 C
Probolinggo
Sunday, November 27, 2022

Beri Waktu Pemkot Siapkan Dokumen Aset Rusunawa Bestari

MAYANGAN, Radar Bromo-Rapat dengar pendapat (RDP) terkait sengketa lahan Rusunawa Bestari, belum memecahkan persoalan. Dewan terpaksa menunda RDP gabungan itu. Lalu, memberi waktu pada Pemerintah Kota (Pemkot) setempat agar mencari, menelusuri, dan menemukan dokumen-dokumen lahan rusunawa tersebut, yang menunjukkan merupakan aset pemkot.

Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib mengatakan, mulai dari pelapor, Dinas PUPR-Perkim dan BPPKAD Kota, sudah menunjukkan masing-masing dokumen. Termasuk ketegasan keterangan BPN yang menyebutkan, selama ini tidak ada pelimpahan dalam catatan sertifikat itu.

Maka secara sistem, tetap aktif milik atas nama sertifikat tersebut. Yakni, Sekar Sari alias Abdul Aziz. ”BPN sudah menegaskan, secara administrasi pertanahan, status lahan gedung rusunawa itu masih atas nama Sekar Sari alias Abdul Aziz,” kata Abdul Azis.

Mujib menerangkan, ada penyajian dokumen dari BPPKAD Kota yang membuatnya bingung. Dengan dokumen itu, harusnya Pemkot saat itu menyelesaikan secara administrasi.

Lantaran itu, pihaknya memberikan PR pada pemkot dalam hal ini, PUPR-Perkim, BPPKAD, jika perlu Inspektorat dan Bagian Hukum, untuk mencari dan melengkapi dokumen soal status aset tersebut.

”Tadi disampaikan oleh Buhcori Muslim, mengganti sisa lahan 6.000 meter persegi yang ditempati bangunan Rusunawa (Bestari). Sedangkan disampaikan dari bidang aset, bahwa pembangunan gedung rusunawa saat itu hanya berdasarkan dengan surat keterangan (SK) Sekda. Apakah itu secara hukum seperti apa, saya kurang paham. Bagian hukum yang bisa jelaskan itu,” terangnya.

Mujib menambahkan, dari bidang aset disampaikan ada dokumen SK Wali Kota nomor 265 itu sudah menyatakan ada pengganti lahan seluas 9.500 meter persegi. Namun, tidak diketahui dalam dokumen itu, lahan pengganti tersebut sebelah mana. ”Dalam dokumen SK Wali Kota Nomor 265 (pemerintahan lalu), masih belum jelas. Lahan yang mana? Pengganti yang mana? Dan tempatnya yang mana?” terangnya.

MAYANGAN, Radar Bromo-Rapat dengar pendapat (RDP) terkait sengketa lahan Rusunawa Bestari, belum memecahkan persoalan. Dewan terpaksa menunda RDP gabungan itu. Lalu, memberi waktu pada Pemerintah Kota (Pemkot) setempat agar mencari, menelusuri, dan menemukan dokumen-dokumen lahan rusunawa tersebut, yang menunjukkan merupakan aset pemkot.

Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib mengatakan, mulai dari pelapor, Dinas PUPR-Perkim dan BPPKAD Kota, sudah menunjukkan masing-masing dokumen. Termasuk ketegasan keterangan BPN yang menyebutkan, selama ini tidak ada pelimpahan dalam catatan sertifikat itu.

Maka secara sistem, tetap aktif milik atas nama sertifikat tersebut. Yakni, Sekar Sari alias Abdul Aziz. ”BPN sudah menegaskan, secara administrasi pertanahan, status lahan gedung rusunawa itu masih atas nama Sekar Sari alias Abdul Aziz,” kata Abdul Azis.

Mujib menerangkan, ada penyajian dokumen dari BPPKAD Kota yang membuatnya bingung. Dengan dokumen itu, harusnya Pemkot saat itu menyelesaikan secara administrasi.

Lantaran itu, pihaknya memberikan PR pada pemkot dalam hal ini, PUPR-Perkim, BPPKAD, jika perlu Inspektorat dan Bagian Hukum, untuk mencari dan melengkapi dokumen soal status aset tersebut.

”Tadi disampaikan oleh Buhcori Muslim, mengganti sisa lahan 6.000 meter persegi yang ditempati bangunan Rusunawa (Bestari). Sedangkan disampaikan dari bidang aset, bahwa pembangunan gedung rusunawa saat itu hanya berdasarkan dengan surat keterangan (SK) Sekda. Apakah itu secara hukum seperti apa, saya kurang paham. Bagian hukum yang bisa jelaskan itu,” terangnya.

Mujib menambahkan, dari bidang aset disampaikan ada dokumen SK Wali Kota nomor 265 itu sudah menyatakan ada pengganti lahan seluas 9.500 meter persegi. Namun, tidak diketahui dalam dokumen itu, lahan pengganti tersebut sebelah mana. ”Dalam dokumen SK Wali Kota Nomor 265 (pemerintahan lalu), masih belum jelas. Lahan yang mana? Pengganti yang mana? Dan tempatnya yang mana?” terangnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/