MAYANGAN, Radar Bromo – Retribusi pasar dari pedagang ikan di Pasar Ikan Mayangan, Kota Probolinggo, diduga bocor. Sebab, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya sangat minim.
Temuan itu terungkap ketika Komisi II DPRD Kota Probolinggo menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Ikan Mayangan, Selasa (22/6). Anggota Komisi II Hamid Rusdi mengatakan, realisasi PAD dari retribusi Pasar Ikan Mayangan, jauh lebih rendah dibanding kondisi riil di lapangan.
Selama ini, di Pasar Ikan Mayangan ada sekitar 288 bedak yang ditempati pedagang. Ditambah 12 pedagang di luar pasar. Setiap pedagang itu setiap harinya dikenakan retribusi Rp 2.000. menurut Hamid, dengan jumlah pedagang itu, seharusnya PAD yang masuk antara Rp 80 juta sampai Rp 100 juta per tahun.
Anggap saja, kata Hamid, ada 200 pedagang dikalikan Rp 2.000 sama dengan Rp 400 ribu per hari. Bila hanya dihitung 20 hari, karena setiap Jumat, retribusi libur, hitungan kasarannya setiap bulan minimal terkumpul Rp 8 juta per bulan. Kemudian, Rp 8 juta dikalikan 12 bulan. Hasilnya, Rp 96 juta.
Namun, kata Hamid, tahun kemarin realisasi PAD-nya hanya Rp 41,7 juta dari target Rp 39,5 juta. Jauh dari hitungan kasar di lapangan. “Tidak masuk akal. Dengan jumlah pedagang sebanyak itu dan retribusi Rp 2 ribu, hanya bisa menyumbang PAD Rp 41,7 juta,” ujarnya.
Ia berharap semua sektor menghindari kebocoran yang mengakibatkan tidak maksimalnya PAD. Serta, jangan sampai ada pelanggaran terhadap peraturan. Karena bisa menjadi masalah hukum di kemudian hari. “Monggo bareng-bareng tingkatkan PAD. Jika PAD bisa dikelola dengan baik, pasti bisa menaikkan PAD secara signifikan,” ujarnya.
Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo Sibro Malisi mengatakan, melihat jumlah pedagang atau bedak di Pasar Ikan Mayangan, sangat memungkinkan untuk meningkatkan realisasi PAD-nya. Bahkan, bisa sampai lipat dua. “Kami akan panggil dan tindak lanjuti temuan itu. Supaya potensi PAD bisa dimaksimalkan dan tidak ada kebocoran,” ujarnya.
Adanya dugaan bocornya PAD ini dibantah oleh Plt Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Probolinggo Yoyok Imam. Katanya, hitungan di atas kertas tidak bisa dipukul sama dengan kondisi di lapangan.
Di atas kertas, semua pedagang dihitung dan ditarik retribusi semua. Tetapi, kenyataannya melihat banyaknya pedagang yang berjualan. Karena, ratusan pedagang itu tidak semuanya berjualan setiap hari. Melihat ketersediaan ikan.
“Kalau kebocoran, kami tidak mendengar dan tidak menemukan itu. Bisa dicek bersama. Sistemnya pedagang berjualan, baru dikenakan retribusi,” ujarnya.
Yoyok mengapresiasi dan mendukung langkah dewan untuk turun langsung melihat kondisi di lapangan. Ia mengaku akan mengevaluasi lagi, termasuk ke depan menerapkan pembayaran retribusi secara nontunai.
“Tadi dewan juga melihat kondisi pasar. Banyak sarana prasarana higienis yang belum tercapai dan perlu dibenahi. Jadi butuh support anggaran. Karena kena refocusing, tidak punya (anggaran) pemeliharaan sama sekali dua tahun ini,” ujarnya. (mas/rud)
