KANIGARAN, Radar Bromo – Lesunya sektor ekonomi membuat pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit atau restrukturisasi kredit di dunia perbankan. Di Probolinggo, total ada 1.870 nasabah BRI yang telah mengajukan relaksasi kredit dengan nilai total pinjaman sebesar Rp 80 miliar.
Hadi Indria, manajer bisnis mikro BRI Kantor Cabang Probolinggo menegaskan hal itu, Selasa (21/4) di gedung DPRD Kota Probolinggo. Menurutnya, sampai 17 April ada 1.870 nasabah mengajukan relaksasi kredit karena terdampak wabah korona.
“Terutama relaksasi kredit untuk kredit komersial sudah ada 1.870 nasabah yang mengajukan. Total nilai pinjamannya Rp 80 miliar,” terangnya di hadapan Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo Haris Nasution.
Untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), relaksasi kredit juga sudah ada yang mengajukan. Namun, belum berjalan karena perbankan menunggu ketentuan dari Menteri Koperasi. Sebab, program KUR merupakan program dari kementerian.
“Untuk relaksasi kredit komersial masih berlangsung sampai saat ini. Dalam sehari bisa sampai 40 orang yang mengajukan,” ujarnya.
Ada tiga skema relaksasi kredit yang diberikan BRI kepada debiturnya. Antara lain, penundaan angsuran selama 1 tahun, tapi bunga tetap membayar. Keduanya, penundaan angsuran dan bunga selama 6 bulan. Ketiga, penundaan angsuran selama 1 tahun dan bunga selama 6 bulan.
“Skema pembayaran setiap debitur tidak sama. Akan dilakukan analisis usaha oleh bank untuk melihat kondisi usahanya,” jelasnya.
Mengenai Bahrowi, Hadi memastikan bahwa yang bersangkutan bukan debitur KUR dari BRI Cabang Gotong Royong. “Bukan debitur KUR karena besaran pinjamannya Rp 100 juta. Batasan maksimal pinjaman KUR di Unit BRI sampai Rp 50 juta. Nama Bahrowi memang ada untuk debitur, tapi bukan KUR. Mungkin ada miss komunikasi di sini,” terangnya.
Bahrowi, 33 dan sejumlah rekannya memang mendatangi kantor DPRD Kota Probolinggo, Senin (20/4). Mereka mengeluhkan ketidakjelasan pelaksanaan relaksasi kredit di kota.
Pelaku UMKM seperti dirinya, tetap harus membayar angsuran meski pendapatan jauh menurun. Warga Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, itu mengatakan, dirinya kesulitan mengangsur KUR ke salah satu bank milik BUMN di Kota Probolinggo.
“Saya ada pinjaman KUR sebesar Rp 100 juta dengan cicilan setiap bulan Rp 3,8 juta. Biasanya lancar untuk mencicil angsuran. Sekarang berat,” ujarnya di hadapan Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo Haris Nasution, Senin (20/4).
Haris Nasution, wakil ketua I DPRD Kota Probolinggo pada perbankan meminta agar memberikan informasi yang akurat kepada debitur mengenai mekanisme relaksasi kredit. “Sosialisasi juga harus diberikan secara intensif agar tidak terjadi miss komunikasi seperti yang terjadi pada Pak Bahrowi ini,” ujarnya. (put/hn)
