MAYANGAN, Radar Bromo – Penutupan sementara kantor DPRD Kota Probolinggo sejak Senin (20/7), membuat kantor wakil rakyat itu lumpuh. Pimpinan DPRD setempat pun berupaya menyiasati kondisi itu.
Sebab, DPRD sudah mengagendakan sejumlah kegiatan. Semuanya harus diselesaikan di tengah keterbatasan aktivitas DPRD.
Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib pun menegaskan, tugas DPRD harus tetap berjalan. Meskipun, secara fisik kegiatan di DPRD ditiadakan.
Karena itu, dalam waktu dekat dirinya dan pimpinan yang lain akan berkoordinasi untuk membicarakan langkah selanjutnya. Terutama membicarakan tentang kegiatan DPRD yang sudah dijadwalkan.
“Kalau menunggu selama itu (14 hari, Red) jelas tidak mungkin. Sebab, banyak agenda pembahasan yang harus diselesaikan. Seperti KUA PPAS, Perubahan APBD, pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota. Semua belum selesai dan muncul musibah ini,” katanya.
Di sisi lain, menurutnya, pihaknya sedang menunggu hasil swab anggota DPRD. Selama hasil swab ini belum keluar, belum bisa dipastikan mekanisme pengawasan seperti apa yang akan dilakukan.
“Setelah hasil swab turun, kami akan ambil langkah strategis. Kami juga mengingatkan bahwa unsur pemerintahan itu ada eksekutif dan legislatif. Kalau salah satu lumpuh, bagaimana jalannya,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin saat ditemui setelah penyemprotan kantor DPRD kemarin (21/7) menegaskan, pihaknya sebenarnya telah mengusulkan agar agenda DPRD bisa dilakukan melalui video conference. Sehingga, semua pembahasan tetap bisa berjalan.
“Melalui video conference, maka dengan situasi seperti ini pun pembahasan tetap bisa dilakukan. Salah satunya secara online seperti yang telah kami usulkan sebelumnya,” ujarnya. (put/hn)
