MAYANGAN, Radar Bromo – Demo menuntut pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani merembet ke Kota Probolinggo. Senin (20/3) siang, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Probolinggo menggelar aksi damai menuntut pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun, massa gagal meminta penandatanganan pakta integritas.
Unjuk rasa sendiri digelar di dua lokasi. Pertama, di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo yang ada di Jalan Pelabuhan Tanjung Tembaga. Di sini, unjuk rasa dilakukan mulai pukul 12.00-15.00.
Massa kemudian bergerak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo di Jalan Mastrip. Di sini, unjuk rasa dilakukan mulai pukul 15.00 sampai 16.15.
Di dua lokasi ini, massa minta kepala kantor untuk menandatangani Pakta Integritas. Namun, baik Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo maupun Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo sama-sama menolak permintaan itu.
Ketum HMI Cabang Probolinggo Saiful Dedi menjelaskan, aksi unjuk rasa itu membawa dua isu. Yakni, isu nasional dan daerah. Isu nasional yaitu transaksi mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan. Transaksi misterius itu bersumber dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) dari hasil analisis sepanjang tahun 2009-2023.
Sementara di daerah, pihaknya minta ada keterbukaan informasi. Termasuk, bersedia dilakukan audit forensik oleh KPK.
Karena itulah, pihaknya menuntut kepala dua kantor itu menandatangani pakta integritas. Isinya, Ditjen Bea Cukai Probolinggo dan KPP Pratama mendukung pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam waktu dekat; mendukung evaluasi skema dan besaran pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai khususnya Kemenkeu; sanggup mengelola anggaran dengan sederhana, efektif, dan tidak konsumtif serta melaksanakan tranparansi terhadap proses pelaporan kekayaan.
MAYANGAN, Radar Bromo – Demo menuntut pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani merembet ke Kota Probolinggo. Senin (20/3) siang, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Probolinggo menggelar aksi damai menuntut pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun, massa gagal meminta penandatanganan pakta integritas.
Unjuk rasa sendiri digelar di dua lokasi. Pertama, di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo yang ada di Jalan Pelabuhan Tanjung Tembaga. Di sini, unjuk rasa dilakukan mulai pukul 12.00-15.00.
Massa kemudian bergerak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo di Jalan Mastrip. Di sini, unjuk rasa dilakukan mulai pukul 15.00 sampai 16.15.
Di dua lokasi ini, massa minta kepala kantor untuk menandatangani Pakta Integritas. Namun, baik Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo maupun Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo sama-sama menolak permintaan itu.
Ketum HMI Cabang Probolinggo Saiful Dedi menjelaskan, aksi unjuk rasa itu membawa dua isu. Yakni, isu nasional dan daerah. Isu nasional yaitu transaksi mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan. Transaksi misterius itu bersumber dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) dari hasil analisis sepanjang tahun 2009-2023.
Sementara di daerah, pihaknya minta ada keterbukaan informasi. Termasuk, bersedia dilakukan audit forensik oleh KPK.
Karena itulah, pihaknya menuntut kepala dua kantor itu menandatangani pakta integritas. Isinya, Ditjen Bea Cukai Probolinggo dan KPP Pratama mendukung pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam waktu dekat; mendukung evaluasi skema dan besaran pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai khususnya Kemenkeu; sanggup mengelola anggaran dengan sederhana, efektif, dan tidak konsumtif serta melaksanakan tranparansi terhadap proses pelaporan kekayaan.
