KANIGARAN, Radar Bromo– Jumlah Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemkot Probolinggo yang dijabat pelaksana tugas (Plt) cukup banyak. Sejauh ini tercatat ada sembilan PD.
Di samping itu, rencana asesmen jabatan pimpinan tinggi (JPT) urung dilaksanakan tahun ini. Pemkot Probolinggo baru akan melakukannya tahun depan. Rencana ini telah dialokasikan anggaran dalam APBD 2023.
Perkembangan proses pengisian jabatan eselon II di lingkup Pemkot Probolinggo ini sempat mendapatkan perhatian dari DPRD. Karena cukup banyak perangkat daerah yang belum diisi pejabat definitif dan diisi Plt.
Anggota DPRD Kota Probolinggo Muchlas Kurniawan menilai, perangkat daerah juga kurang maksimal dan efektif jika tidak dijabat oleh pejabat definitif. Karena itu, pihaknya mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kota Probolinggo segera mengadakan asesmen.
“Supaya perangkat daerah yang terjadi kekosongan pejabat definitif bisa segera terisi, sehingga kinerja pemerintahan di semua perangkat daerah bisa berjalan optimal,” ujarnya.
Terpisah, Kepala BKPSDM Kota Probolinggo Wahono mengatakan, pelaksanaan asesmen untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan tinggi di perangkat daerah, baru akan dilaksanakan tahun depan. Pihaknya harus menyiapkan dan melaksanakan proses serta tahapannya sesuai aturan.
“Asesmen pejabat tinggi pratama eselon II akan dilaksanakan tahun depan. Sudah dialokasikan anggaran di APBD 2023,” ujarnya.
KANIGARAN, Radar Bromo– Jumlah Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemkot Probolinggo yang dijabat pelaksana tugas (Plt) cukup banyak. Sejauh ini tercatat ada sembilan PD.
Di samping itu, rencana asesmen jabatan pimpinan tinggi (JPT) urung dilaksanakan tahun ini. Pemkot Probolinggo baru akan melakukannya tahun depan. Rencana ini telah dialokasikan anggaran dalam APBD 2023.
Perkembangan proses pengisian jabatan eselon II di lingkup Pemkot Probolinggo ini sempat mendapatkan perhatian dari DPRD. Karena cukup banyak perangkat daerah yang belum diisi pejabat definitif dan diisi Plt.
Anggota DPRD Kota Probolinggo Muchlas Kurniawan menilai, perangkat daerah juga kurang maksimal dan efektif jika tidak dijabat oleh pejabat definitif. Karena itu, pihaknya mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kota Probolinggo segera mengadakan asesmen.
“Supaya perangkat daerah yang terjadi kekosongan pejabat definitif bisa segera terisi, sehingga kinerja pemerintahan di semua perangkat daerah bisa berjalan optimal,” ujarnya.
Terpisah, Kepala BKPSDM Kota Probolinggo Wahono mengatakan, pelaksanaan asesmen untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan tinggi di perangkat daerah, baru akan dilaksanakan tahun depan. Pihaknya harus menyiapkan dan melaksanakan proses serta tahapannya sesuai aturan.
“Asesmen pejabat tinggi pratama eselon II akan dilaksanakan tahun depan. Sudah dialokasikan anggaran di APBD 2023,” ujarnya.
