KANIGARAN, Radar Bromo – Sejumlah UMKM di Kota Probolinggo terus diusahakan mendapatkan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Pada tahap kedua tahun ini ada 1500 UMKM yang diajukan.
Kepala DKUPP Kota Probolinggo Fitriawati mengatakan, pengajuan BPUM tahap kedua masih proses pendataan. Ada 1.500 pelaku UMKM yang telah diajukan.
Dari data itu, Pemerintah Pusat akan memverifikasi ulang. Jika ada UMKM yang masih punya tanggungan di bank atau menerima bantuan dari bank, tidak akan mendapatkan BPUM. Besarnya bantuan modal ini Rp 1,2 juta.
“Pusat juga menggandek OJK. Ketika ada pelaku UMKM yang sedang menerima bantuan, misalnya dari bank, maka tidak bisa menerima BPUM,” jelasnya.
Pada tahap pertama, ada 2.700 UMKM yang diajukan. Mereka sudah mulai mencairkan. “Karena langsung masuk ke rekening pribadi, pelacakannya sedikit sulit kapan cairnya. Tapi, info dari sejumlah bank ada yang sudah mencairkan,” ujar Fitri.
Di Kota Probolinggo, total ada sekitar 19.000 UMKM. DKUPP pun menerbitkan Kartu UMKM. Tujuannya, menjaga kevalidan data UMKM. Sejauh ini, tercatat ada 9.000 UMKM yang mengantongi Kartu UMKM.
Ia berharap ribuan UMKM itu lolos verifikasi. Sehingga mendapatkan stimulus sebagai modal. Dengan bantuan ini, diharapkan mampu bangkit dan meningkatkan usahanya.
Diketahui, tahun ini Kemenkop UKM memberikan BPUM selama tiga tahap. Bantuan ini khusus UMKM yang terimbas pandemi Covid-19. Besarnya Rp 1,2 juta per UMKM. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan tahun kemarin yang mencapai Rp 2,4 juta. Tahun ini, Kemenkop UKM berencana memberikan BPUM kepada 12,8 juta UMKM. (rpd/rud)
