DRINGU, Radar Bromo – Sejak dua hari belakangan, permohonan administrasi kependudukan (adminduk) di Kabupaten Probolinggo membeludak. Masalahnya, ditemukan data tidak sesuai, sehingga membutuhkan koreksi.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Probolinggo Munaris mengatakan, lonjakan pemohon adminduk lebih dari hari-hari normal. Pada kondisi normal, setiap hari layanan hanya mencapai 300 orang. Senin dan Selasa (13-14/3) meningkat sampai 500 pemohon.
“Ada peningkatan, sebab saat mengurus syarat lamaran pekerjaan, data tidak sesuai antara Ijazah dengan KTP atau KK. Hari Senin ada 500 pemohon. Saat ini (Selasa) ada sekitar 400 pemohon,” jelasnya.
Dengan banyaknya warga yang membutuhkan pelayanan adminduk, membuat Disdukcapil kewalahan. Karena itu, menambah loket pelayanan. Dari 8 loket menjadi 15 loket.
“Agar tidak terjadi antrean panjang loket kami tambah menjadi 15 loket. Juga agar pelayanannya bisa selesai di hari yang sama. Jadi, warga tidak perlu bolak-balik. Rata-rata yang datang mengurus Kartu Keluarga dan KTP. Sebab, ada kekeliruan. Contohnya, huruf pada namanya dobel,” tuturnya.
Munaris mengatakan, penambahan loket layanan bersifat kondisional. Menyesuaikan jumlah pemohon. Kebijakan penambahan loket ini akan terus dilakukan sampai kondisi normal. Dengan harapan tidak terjadi antrean panjang. Sebab, dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban.
“Kalau membeludak mengurus adminduk jadi tidak nyaman. Kalau sudah normal, kami kembalikan jumlah loket seperti sebelumnya,” ujarnya. (ar/rud)
DRINGU, Radar Bromo – Sejak dua hari belakangan, permohonan administrasi kependudukan (adminduk) di Kabupaten Probolinggo membeludak. Masalahnya, ditemukan data tidak sesuai, sehingga membutuhkan koreksi.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Probolinggo Munaris mengatakan, lonjakan pemohon adminduk lebih dari hari-hari normal. Pada kondisi normal, setiap hari layanan hanya mencapai 300 orang. Senin dan Selasa (13-14/3) meningkat sampai 500 pemohon.
“Ada peningkatan, sebab saat mengurus syarat lamaran pekerjaan, data tidak sesuai antara Ijazah dengan KTP atau KK. Hari Senin ada 500 pemohon. Saat ini (Selasa) ada sekitar 400 pemohon,” jelasnya.
Dengan banyaknya warga yang membutuhkan pelayanan adminduk, membuat Disdukcapil kewalahan. Karena itu, menambah loket pelayanan. Dari 8 loket menjadi 15 loket.
“Agar tidak terjadi antrean panjang loket kami tambah menjadi 15 loket. Juga agar pelayanannya bisa selesai di hari yang sama. Jadi, warga tidak perlu bolak-balik. Rata-rata yang datang mengurus Kartu Keluarga dan KTP. Sebab, ada kekeliruan. Contohnya, huruf pada namanya dobel,” tuturnya.
Munaris mengatakan, penambahan loket layanan bersifat kondisional. Menyesuaikan jumlah pemohon. Kebijakan penambahan loket ini akan terus dilakukan sampai kondisi normal. Dengan harapan tidak terjadi antrean panjang. Sebab, dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban.
“Kalau membeludak mengurus adminduk jadi tidak nyaman. Kalau sudah normal, kami kembalikan jumlah loket seperti sebelumnya,” ujarnya. (ar/rud)
