TONGAS, Radar Bromo– Selain SDN 2 Betek di Krucil, SDN Pamatan 3, Kecamatan Tongas, juga diajukan perbaikan. Rencananya perbaikan menggunakan anggaran dana tak terduga (DTT) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo. Karena kondisi sekolah sudah tidak memungkinkan di tempati.
Hal tersebut diungkap Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SD Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo Sri Agus. Ia mengatakan jika sampai saat ini tindak lanjut untuk nota dinas pengajuan perbaikan kepada SDN 2 Betek, masih menunggu persetujuan Plt Bupati Probolinggo.
“Belum disetujui. Kami juga masih akan berkoordinasi dengan Pihak BPBD. Disponya (Disposisi) BPBD juga masih belum menerima,” ujarnya, Kamis (13/1).
Selain SDN 2 Betek, Agus menyatakan jika ada satu satu sekolah SD juga yang ikut diajukan perbaikan DTT, yakni SDN Pamatan 3, Tongas. Hal itu lantaran kondisi gedung sekolah tak memungkinkan untuk di tempati.
“Lebih parah dari yang SDN 2 Betek. Sehingga, SDN Pamatan 3 ini juga kamiki ajukan perbaikan melalui DTT,” bebernya.
Agus menyebutkan jika Kamis (13/1) pihaknya mendatangi langsung lokasi SDN Pamatan 3. DIsana pihaknya melakukan pengecekan. Hasilnya keseluruhan ruang memang dalam kondisi tidak memungkinkan untuk di tempati. Sama seperti SDN 2 Betek, sekolah itu juga mengalami kerusakan di bagian atap. Sehingga saat hujan, air masuk kedalam. Menyebabkan lantai lembab dan kotor.
“Di Pamatan ada 6 (ruangan, Red) sama 1 ruangan guru. Lokasinya jauh dari pemukiman warga. Siswa nya berjumlah 75 anak,” bebernya.
Sementara ini, lanjut Agus, kegiatan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah tersebut dilakukan di rumah warga. Tentunya untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.
“Karena kondisinya memang sudah sangat rusak. KBM dilakukan di rumah warga. Jadi pinjam rumah warga sekitar sana. Ada 3 rumah yang dijadikan untuk KBM,” katanya.
Berbeda dengan SDN 2 Betek, sekolah tersebut sejatinya diajukan perbaikan kepada pemerintah pusat. Meski begitu, Dari 30 lembaga pendidikan yang diajukan perbaikan, hanya empat lembaga yang di setujui.
“Untuk SDN Pamatan 3 sudah diajukan ke PU PR pusat. Tapi tidak disetujui. Sehingga, karena memang kondisinya sudah seperti ini, maka kami ajukan di DTT,” katanya.
Sejatinya, pihaknya memiliki sejumlah koordinator wilayah (Korwil). Pihaknya telah meminta kepada seluruh Korwil agar mendata lembaga pendidikan yang mengalami kerusakan dan menjadi prioritas perbaikan.
“Kami sudah minta agar mendata sekolah yang di prioritas kan. Namun, ada saja kepala sekolah yang tidak cerita kondisi sekolahnya. Sehingga laporan dapodiknya baik. Agar bisa dapat BOS (Bantuan Operasional Sekolah),” jelasnya. Ia pun berharap ke depan pihak sekolah dapat memberi laporan apa adanya. Sehingga hal yang seperti ini tidak lagi terjadi. (mu/fun)
