KRAKSAAN, Radar Bromo – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Probolinggo, dipastikan berlanjut. Bahkan, alokasinya lebih besar dibandingkan tahun kemarin.
Rencana penyaluran BLT-DD menjadi salah satu atensi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo. Perencanaan dilakukan dengan matang agar penyalurannya sejalan dengan rencana pembangunan desa.
“Berdasarkan aturan akan disalurkan selama setahun penuh. Saat ini masih kami pelajari aturannya,” ujar Sekretaris DPMD Kabupaten Probolinggo Oon Hartono melalui stafnya, Farhan Hidayat.
Teknis penyaluran dan pelaksanaan tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi, anggarannya lebih besar. Mencapai 40 persen dari pagu dana desa. “Tahun lalu hanya sekitar 30 persen. Jadi, tahun ini jumlah keluarga penerima manfaat bisa lebih banyak. Nominalnya Rp 300 ribu per bulan,” ujarnya.
Menurutnya, untuk penentuan jumlah keluarga penerima manfaat tidak harus sesuai data sebelumnya. Lebih dulu harus dilakukan evaluasi terhadap keluarga penerima manfaat periode sebelumnya. Sebab, penerima periode sebelumnya dapat meningkat taraf hidupnya. Sehingga harus dialihkan kepada penerima lainnya yang lebih membutuhkan. Proses penentuan keluarga penerima manfaat harus dilakukan melalui musyawarah desa.
“Prinsipnya harus tepat sasaran. Tetap pemerintah desa yang menentukan. Evaluasi berkala tetap harus dilakukan agar penyaluran tepat guna dan tepat manfaat,” ujarnya. (ar/rud)
KRAKSAAN, Radar Bromo – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Probolinggo, dipastikan berlanjut. Bahkan, alokasinya lebih besar dibandingkan tahun kemarin.
Rencana penyaluran BLT-DD menjadi salah satu atensi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo. Perencanaan dilakukan dengan matang agar penyalurannya sejalan dengan rencana pembangunan desa.
“Berdasarkan aturan akan disalurkan selama setahun penuh. Saat ini masih kami pelajari aturannya,” ujar Sekretaris DPMD Kabupaten Probolinggo Oon Hartono melalui stafnya, Farhan Hidayat.
Teknis penyaluran dan pelaksanaan tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi, anggarannya lebih besar. Mencapai 40 persen dari pagu dana desa. “Tahun lalu hanya sekitar 30 persen. Jadi, tahun ini jumlah keluarga penerima manfaat bisa lebih banyak. Nominalnya Rp 300 ribu per bulan,” ujarnya.
Menurutnya, untuk penentuan jumlah keluarga penerima manfaat tidak harus sesuai data sebelumnya. Lebih dulu harus dilakukan evaluasi terhadap keluarga penerima manfaat periode sebelumnya. Sebab, penerima periode sebelumnya dapat meningkat taraf hidupnya. Sehingga harus dialihkan kepada penerima lainnya yang lebih membutuhkan. Proses penentuan keluarga penerima manfaat harus dilakukan melalui musyawarah desa.
“Prinsipnya harus tepat sasaran. Tetap pemerintah desa yang menentukan. Evaluasi berkala tetap harus dilakukan agar penyaluran tepat guna dan tepat manfaat,” ujarnya. (ar/rud)
