PASURUAN, Radar Bromo – Kondisi perekonomian masyarakat Kota Pasuruan memunculkan paradoks. Pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan angka positif justru jomplang dengan ketimpangan ekonomi atau gini ratio.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pasuruan, perekonomian Kota Pasuruan pada 2022 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Yakni, 6,22 persen. Angka tersebut naik dibanding 2021 yang berada di 3,64 persen. “Ketika pertumbuhan ekonomi naik, seharusnya bisa lebih menekan gini ratio,” ungkap Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail M. Hasan.
Tetapi kenyataannya berbeda. Data yang dilaporkan BPS, kata Ismail, menunjukkan kondisi yang belum seimbang. Sebab, gini ratio di Kota Pasuruan pada 2022 justru meningkat. Dari 0,34 pada 2021 menjadi 0,35. Angka tersebut jelas menunjukkan kenaikan gap antara si kaya dan si miskin.
Menurut Ismail, kondisi itu menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Harus ada langkah strategis yang ditempuh. Sehingga, pertumbuhan ekonomi yang drastis bisa ikut memengaruhi rendahnya ketimpangan yang terjadi.
“Harus ada evaluasi menyeluruh bagaimana mengelola pertumbuhan ekonomi ini agar efeknya lebih luas. Mulai dari masalah pengangguran, kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.
Dia menduga beberapa hal yang bisa membuat ketimpangan ekonomi masih terjadi. Salah satunya, pertumbuhan ekonomi hari ini masih didominasi geliat usaha skala besar di Kota Pasuruan. Sementara sektor usaha kecil mikro menengah masih stagnan.
“Maka, perlu ada intervensi dari pemerintah. Perlu perlakuan khusus bagi UMKM. Dan tentunya kesadaran pengusaha yang levelnya menengah ke atas turut mengangkat potensi para pelaku usaha kecil,” katanya.
