25.6 C
Probolinggo
Tuesday, October 4, 2022

Polemik Pelebaran Dermaga Pelabuhan Pasuruan, Pengusaha Wadul Dewan

PASURUAN, Radar Bromo – Pro-kontra tentang rencana pelebaran dermaga Pelabuhan Pasuruan belum juga mendapat titik temu. Pengusaha yang menolak rencana itu pun akhirnya mengadu ke DPRD Kota Pasuruan. Para legislator diminta tidak tinggal diam atas gejolak yang saat ini mencuat.

Kuasa Hukum UD Iwan Surya Darma mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat ke DPRD. Sebab, masalah sosial semacam itu semestinya didengar wakil rakyat. Namun, sejauh ini pihaknya tak melihat respons apapun dari DPRD untuk ikut menengahi masalah yang terjadi.

”Sebagai wakil rakyat, DPRD harusnya tahu dengan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat. Jangan hanya diam seolah semua baik-baik saja,” beber Surya.

Dalam surat yang sudah dilayangkan kemarin (22/9), Surya meminta agar DPRD memfasilitasi rapat dengar pendapat antara komisi III dengan wali kota. Sebab, pertemuan terakhir dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga belum ditindaklanjuti.

Saat itu, pihaknya meminta surat pernyataan yang menjamin proyek revitalisasi kawasan pelabuhan tak menyentuh dermaga. ”Permintaan kami tidak berubah. Tetap laksanakan proyek sepanjang tidak melebarkan dermaga,” ujar pengacara yang berkantor di IDR Law Firm tersebut.

Sebab, bila dermaga itu dilebarkan, akses jalan pelabuhan menyempit. Akibatnya, bakal menyulitkan manuver kendaraan yang melintas. Apalagi banyak kendaraan besar yang perlu akses jalan leluasa untuk keberlangsungan usaha di kawasan tersebut.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kota Pasuruan Sutirta mengaku sudah mendengar masalah tersebut. Hanya saja terkait permintaan rapat dengar pendapat, dirinya belum mengetahui. Kemungkinan surat tersebut masih di meja pimpinan. Karena surat itu memang baru dilayangkan kemarin. Ia menunggu disposisi pimpinan untuk menindaklanjuti surat tersebut.”Yang jelas nanti kami lihat bagaimana perencanaan proyek itu kok sampai timbul masalah seperti sekarang ini,” katanya.

PASURUAN, Radar Bromo – Pro-kontra tentang rencana pelebaran dermaga Pelabuhan Pasuruan belum juga mendapat titik temu. Pengusaha yang menolak rencana itu pun akhirnya mengadu ke DPRD Kota Pasuruan. Para legislator diminta tidak tinggal diam atas gejolak yang saat ini mencuat.

Kuasa Hukum UD Iwan Surya Darma mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat ke DPRD. Sebab, masalah sosial semacam itu semestinya didengar wakil rakyat. Namun, sejauh ini pihaknya tak melihat respons apapun dari DPRD untuk ikut menengahi masalah yang terjadi.

”Sebagai wakil rakyat, DPRD harusnya tahu dengan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat. Jangan hanya diam seolah semua baik-baik saja,” beber Surya.

Dalam surat yang sudah dilayangkan kemarin (22/9), Surya meminta agar DPRD memfasilitasi rapat dengar pendapat antara komisi III dengan wali kota. Sebab, pertemuan terakhir dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga belum ditindaklanjuti.

Saat itu, pihaknya meminta surat pernyataan yang menjamin proyek revitalisasi kawasan pelabuhan tak menyentuh dermaga. ”Permintaan kami tidak berubah. Tetap laksanakan proyek sepanjang tidak melebarkan dermaga,” ujar pengacara yang berkantor di IDR Law Firm tersebut.

Sebab, bila dermaga itu dilebarkan, akses jalan pelabuhan menyempit. Akibatnya, bakal menyulitkan manuver kendaraan yang melintas. Apalagi banyak kendaraan besar yang perlu akses jalan leluasa untuk keberlangsungan usaha di kawasan tersebut.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kota Pasuruan Sutirta mengaku sudah mendengar masalah tersebut. Hanya saja terkait permintaan rapat dengar pendapat, dirinya belum mengetahui. Kemungkinan surat tersebut masih di meja pimpinan. Karena surat itu memang baru dilayangkan kemarin. Ia menunggu disposisi pimpinan untuk menindaklanjuti surat tersebut.”Yang jelas nanti kami lihat bagaimana perencanaan proyek itu kok sampai timbul masalah seperti sekarang ini,” katanya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/