31.4 C
Probolinggo
Sunday, September 25, 2022

Mediasi Yonzipur-Investor soal SPBU Gadingrejo Masih Buntu

PASURUAN, Radar Bromo – Dari lima SBPU yang ada di Kota Pasuruan, satu di antaranya tidak beroperasi yakni di Jalan Ahmad Yani. Tempat yang kerap disebut SPBU Gadingrejo ini sudah sejak 2020 lalu tak beroperasi karena terjadi sengketa.

Sengketa ini dicoba diselesaikan. Bahkan Komnas HAM ikut mediasi terkait sengketa ini. Sayangnya, tidak ada kesepakatan yang dicapai dalam mediasi antara investor dengan Bataliyon Zipur 10 Divisi Infanteri-2 Kostrad di Kantor Wali Kota Pasuruan, Kamis (22/9).

Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo mengaku hanya memfasilitasi dan menyaksikan proses mediasi tersebut. Pertemuan itu sendiri bersifat tertutup. Prosesnya berjalan dari pukul 10.30 dan baru tuntas pukul 13.30. Yang hadir antara lain Komandan Yonzipur 10 Divisi Infanteri-2 Kostrad, Kepala Puskopad A DAM V/Brawijaya serta investor SPBU Gadingrejo Kosala Limbang Jaya yang didampingi oleh Sekjen Federasi KontraS Andy Irfan.

Kosala merupakan investor yang mengelola SPBU Gadingrejo. Hal itu didasari adanya Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dimulai sejak 2006 hingga 2036 mendatang. Kosala meneken dokumen itu dengan Puskopad dan Yonzipur. Tapi ujug-ujug SPBU tersebut dihentikan pada 2020.

Komandan Yonzipur 10 Letkol Czi Eko Cahyo menegaskan bahwa SPBU Gadingrejo berdiri di atas lahan milik Yonzipur. Sementara penutupan SPBU dilakukan demi mengamankan situasi hingga duduk perkara tersebut menjadi lebih jelas. Apalagi PKS yang menjadi dasar pengelolaan SPBU Gadingrejo, bertentangan dengan peraturan internal TNI AD. ”Sehingga perjanjian itu batal demi hukum. Tidak ada PKS baru lagi,” ungkapnya.

Eko mengaku akan melaporkan hasil mediasi tersebut ke pimpinannya. Pihaknya tak bisa mengambil keputusan begitu saja. ”Kami laporkan dulu ke pimpinan,” ujarnya.

PASURUAN, Radar Bromo – Dari lima SBPU yang ada di Kota Pasuruan, satu di antaranya tidak beroperasi yakni di Jalan Ahmad Yani. Tempat yang kerap disebut SPBU Gadingrejo ini sudah sejak 2020 lalu tak beroperasi karena terjadi sengketa.

Sengketa ini dicoba diselesaikan. Bahkan Komnas HAM ikut mediasi terkait sengketa ini. Sayangnya, tidak ada kesepakatan yang dicapai dalam mediasi antara investor dengan Bataliyon Zipur 10 Divisi Infanteri-2 Kostrad di Kantor Wali Kota Pasuruan, Kamis (22/9).

Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo mengaku hanya memfasilitasi dan menyaksikan proses mediasi tersebut. Pertemuan itu sendiri bersifat tertutup. Prosesnya berjalan dari pukul 10.30 dan baru tuntas pukul 13.30. Yang hadir antara lain Komandan Yonzipur 10 Divisi Infanteri-2 Kostrad, Kepala Puskopad A DAM V/Brawijaya serta investor SPBU Gadingrejo Kosala Limbang Jaya yang didampingi oleh Sekjen Federasi KontraS Andy Irfan.

Kosala merupakan investor yang mengelola SPBU Gadingrejo. Hal itu didasari adanya Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dimulai sejak 2006 hingga 2036 mendatang. Kosala meneken dokumen itu dengan Puskopad dan Yonzipur. Tapi ujug-ujug SPBU tersebut dihentikan pada 2020.

Komandan Yonzipur 10 Letkol Czi Eko Cahyo menegaskan bahwa SPBU Gadingrejo berdiri di atas lahan milik Yonzipur. Sementara penutupan SPBU dilakukan demi mengamankan situasi hingga duduk perkara tersebut menjadi lebih jelas. Apalagi PKS yang menjadi dasar pengelolaan SPBU Gadingrejo, bertentangan dengan peraturan internal TNI AD. ”Sehingga perjanjian itu batal demi hukum. Tidak ada PKS baru lagi,” ungkapnya.

Eko mengaku akan melaporkan hasil mediasi tersebut ke pimpinannya. Pihaknya tak bisa mengambil keputusan begitu saja. ”Kami laporkan dulu ke pimpinan,” ujarnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/