27 C
Probolinggo
Saturday, March 25, 2023

PPKM Mikro Tak Efektif, Padahal Honor Relawan Rp 819 Juta Per Bulan

PASURUAN, Radar Bromo – Lonjakan kasus Covid-19 di Kota Pasuruan, dinilai terjadi karena upaya pencegahan yang tidak maksimal. Penerapan PPKM skala mikro sebagai salah satu upaya pencegahan, berjalan tidak efektif.

Penyebab naiknya risiko penyebaran Covid-19 itu mendapat sorotan khusus dari DPRD Kota Pasuruan. Ketua Komisi I DPRD Sutirta menyebut, ada yang tidak beres dalam upaya pencegahan Covid-19 di kota.

Mestinya, penerapan PPKM skala mikro membuat upaya pencegahan lebih optimal. Sebab, mobilitas warga diawasi mulai tingkat tersempit di lingkungannya. Seperti RT dan RW.

Faktanya, klaster ziarah muncul meski PPKM skala mikro sudah diterapkan. Besar kemungkinan, menurutnya, penerapan PPKM skala mikro di lapangan tidak berjalan.

“Padahal, dalam PPKM mikro itu sudah ada relawan di masing-masing RT dan RW,” kata Sutirta.

Menurutnya, ada 970 RT dam 217 RW di Kota Pasuruan. Pada setiap RT ada empat relawan PPKM mikro dan satu relawan di tiap RW. Sehingga total ada 4.097 relawan se-Kota Pasuruan.

DIGELAR LAGI: Petugas menyekat Jalan Panglima Sudirman. Dewan menilai, PPKM Mikro dinilai tak efektif. (Foto: M Zubaidilah/Jawa Pos Radar Bromo)

Seharusnya, para relawan itulah yang bertanggung jawab mengendalikan pencegahan Covid-19 di lingkungannya. Mereka harus melakukan sosialisasi kepada warga. Termasuk memastikan tidak adanya kegiatan yang bisa menimbulkan kerumunan.

“Sejak awal, tugas relawan itu kan mengedepankan pencegahan. Memastikan di lingkungannya tidak ada kegiatan yang berisiko menimbulkan kerumunan,” bebernya.

Baca Juga:  Ini Alasan Ilham Ajak ”Makhluk Halus” Pasar Kebonagung Patuhi Prokes

Apalagi, mereka juga menerima honor Rp 200 ribu. Pemkot mengalokasikan anggarannya melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diposkan di masing-masing kecamatan.

Honor itu dialokasikan untuk tiga bulan. Yakni Mei, Juni, dan Juli. Dengan begitu, uang yang dikeluarkan pemkot untuk membayar honor 4.097 relawan mencapai Rp 819.400.000 per bulan.

Apabila dikalkulasi dalam tiga bulan, pengeluaran pemkot mencapai Rp 2.458.200.000. Jumlah yang begitu besar.

Dia pun menyayangkan anggaran sebegitu besar yang dikeluarkan pemkot. Tetapi, di lapangan laju penyebaran Covid-19 semakin tak terkendali.

Bahkan, Sutirta menilai Satgas Penanganan Covid-19 telah kecolongan dengan adanya rombongan ziarah wali lima. Apalagi, kasus pertama dari klaster ziarah itu baru terdeteksi beberapa hari setelah ziarah dilakukan.

“Sekarang bagaimana pengawasan para relawan itu? Ada rombongan dua bus keluar tidak mampu mendeteksi,” terangnya.

Sutirta mengatakan, pihaknya tidak menyoal pemkot mengeluarkan anggaran sebesar itu. Asalkan upaya yang dilakukan bisa berjalan efektif. Dengan kata lain, relawan itu benar-benar bekerja sesuai tugasnya.

“Tetapi, dengan kejadian di Trajeng ini, membuka pemahaman kita bahwa efektivitas PPKM mikro harus dievaluasi. Jangan anggaran yang dikeluarkan sudah besar, tapi tidak efektif,” jelasnya.

Baca Juga:  Bus Sekolah Hanya Layani Satu Kali Rute

Pihaknya pun berencana memanggil seluruh camat dan beberapa lurah. Untuk mengklarifikasi penerapan PPKM skala mikro di setiap wilayahnya. Terlebih peran para relawan yang sudah direkrut.

“Kami perlu tahu juga bagaimana laporan yang diterima lurah hingga camat,” tandasnya.

Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf menjelaskan, pihaknya sebenarnya sudah menekankan pada semua lurah, RT dan RW agar benar-benar menjalankan PPKM skala mikro secara maksimal. Setiap warga yang hendak bepergian diawasi ketat.

Namun dalam kasus Trajeng, dia mengakui Satgas Penanganan Covid-19 kecolongan. Gus Ipul sapaannya bahkan mengatakan, pengurus RT dan RW tidak tahu ada warganya yang berwisata religi di tengah pandemi.

“Kami merasa kecolongan sekaligus kecewa. Sebab, saya sudah ingatkan lurah, RT, dan RW untuk waspada. Dan yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah saya sebagai Wali Kota,” terangnya.

Dia pun memastikan akan mengevaluasi penerapan PPKM skala mikro secara menyeluruh. Khususnya bagi relawan yang dinilai tidak menjalankan tugasnya secara maksimal.

“Pasti kami evaluasi. Ini menjadi catatan bagi RW I dan RW III. Yang baik kami apresiasi, yang tidak baik tentu ada sanksi. Tunggu saja. Tapi prioritas sekarang penanganan kesehatan dulu,” jelasnya. (tom/hn)

PASURUAN, Radar Bromo – Lonjakan kasus Covid-19 di Kota Pasuruan, dinilai terjadi karena upaya pencegahan yang tidak maksimal. Penerapan PPKM skala mikro sebagai salah satu upaya pencegahan, berjalan tidak efektif.

Penyebab naiknya risiko penyebaran Covid-19 itu mendapat sorotan khusus dari DPRD Kota Pasuruan. Ketua Komisi I DPRD Sutirta menyebut, ada yang tidak beres dalam upaya pencegahan Covid-19 di kota.

Mestinya, penerapan PPKM skala mikro membuat upaya pencegahan lebih optimal. Sebab, mobilitas warga diawasi mulai tingkat tersempit di lingkungannya. Seperti RT dan RW.

Faktanya, klaster ziarah muncul meski PPKM skala mikro sudah diterapkan. Besar kemungkinan, menurutnya, penerapan PPKM skala mikro di lapangan tidak berjalan.

“Padahal, dalam PPKM mikro itu sudah ada relawan di masing-masing RT dan RW,” kata Sutirta.

Menurutnya, ada 970 RT dam 217 RW di Kota Pasuruan. Pada setiap RT ada empat relawan PPKM mikro dan satu relawan di tiap RW. Sehingga total ada 4.097 relawan se-Kota Pasuruan.

DIGELAR LAGI: Petugas menyekat Jalan Panglima Sudirman. Dewan menilai, PPKM Mikro dinilai tak efektif. (Foto: M Zubaidilah/Jawa Pos Radar Bromo)

Seharusnya, para relawan itulah yang bertanggung jawab mengendalikan pencegahan Covid-19 di lingkungannya. Mereka harus melakukan sosialisasi kepada warga. Termasuk memastikan tidak adanya kegiatan yang bisa menimbulkan kerumunan.

“Sejak awal, tugas relawan itu kan mengedepankan pencegahan. Memastikan di lingkungannya tidak ada kegiatan yang berisiko menimbulkan kerumunan,” bebernya.

Baca Juga:  PPKM Darurat, Rupbasan Pasuruan Sterilisasi Ruangan-Benda Sitaan

Apalagi, mereka juga menerima honor Rp 200 ribu. Pemkot mengalokasikan anggarannya melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diposkan di masing-masing kecamatan.

Honor itu dialokasikan untuk tiga bulan. Yakni Mei, Juni, dan Juli. Dengan begitu, uang yang dikeluarkan pemkot untuk membayar honor 4.097 relawan mencapai Rp 819.400.000 per bulan.

Apabila dikalkulasi dalam tiga bulan, pengeluaran pemkot mencapai Rp 2.458.200.000. Jumlah yang begitu besar.

Dia pun menyayangkan anggaran sebegitu besar yang dikeluarkan pemkot. Tetapi, di lapangan laju penyebaran Covid-19 semakin tak terkendali.

Bahkan, Sutirta menilai Satgas Penanganan Covid-19 telah kecolongan dengan adanya rombongan ziarah wali lima. Apalagi, kasus pertama dari klaster ziarah itu baru terdeteksi beberapa hari setelah ziarah dilakukan.

“Sekarang bagaimana pengawasan para relawan itu? Ada rombongan dua bus keluar tidak mampu mendeteksi,” terangnya.

Sutirta mengatakan, pihaknya tidak menyoal pemkot mengeluarkan anggaran sebesar itu. Asalkan upaya yang dilakukan bisa berjalan efektif. Dengan kata lain, relawan itu benar-benar bekerja sesuai tugasnya.

“Tetapi, dengan kejadian di Trajeng ini, membuka pemahaman kita bahwa efektivitas PPKM mikro harus dievaluasi. Jangan anggaran yang dikeluarkan sudah besar, tapi tidak efektif,” jelasnya.

Baca Juga:  Kebutuhan Tinggi, RSUD Grati Bakal Tambah Layanan Bank Darah

Pihaknya pun berencana memanggil seluruh camat dan beberapa lurah. Untuk mengklarifikasi penerapan PPKM skala mikro di setiap wilayahnya. Terlebih peran para relawan yang sudah direkrut.

“Kami perlu tahu juga bagaimana laporan yang diterima lurah hingga camat,” tandasnya.

Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf menjelaskan, pihaknya sebenarnya sudah menekankan pada semua lurah, RT dan RW agar benar-benar menjalankan PPKM skala mikro secara maksimal. Setiap warga yang hendak bepergian diawasi ketat.

Namun dalam kasus Trajeng, dia mengakui Satgas Penanganan Covid-19 kecolongan. Gus Ipul sapaannya bahkan mengatakan, pengurus RT dan RW tidak tahu ada warganya yang berwisata religi di tengah pandemi.

“Kami merasa kecolongan sekaligus kecewa. Sebab, saya sudah ingatkan lurah, RT, dan RW untuk waspada. Dan yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah saya sebagai Wali Kota,” terangnya.

Dia pun memastikan akan mengevaluasi penerapan PPKM skala mikro secara menyeluruh. Khususnya bagi relawan yang dinilai tidak menjalankan tugasnya secara maksimal.

“Pasti kami evaluasi. Ini menjadi catatan bagi RW I dan RW III. Yang baik kami apresiasi, yang tidak baik tentu ada sanksi. Tunggu saja. Tapi prioritas sekarang penanganan kesehatan dulu,” jelasnya. (tom/hn)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru