PASURUAN, Radar Bromo – Pemkab Pasuruan kembali minta Pemprov Jatim menormalisasi Sungai Rejoso. Normalisasi harus dilakukan menyeluruh untuk menghentikan banjir tahunan yang terjadi di tiga kecamatan di Kabupaten Pasuruan akibat meluapnya Sungai Rejoso.
Wakil Bupati Pasuruan Abdul Mujib Imron mengatakan, normalisasi Sungai Rejoso masih menjadi skala prioritas, penanganan kedaruratan bencana banjir yang tiap tahun terjadi di Kecamatan Winongan, Grati, dan Rejoso. Karena itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pempov Jatim agar menormalisasi sungai. Khususnya Sungai Rejoso.
“Banjir ini akibat pendangkalan sungai. Jadi memang harus dinormalisasi. Kami intens koordinasi soal normalisasi ini agar bisa dilakukan tahun ini,” katanya.
Gus Mujib–sapaan akrabnya–menjelaskan, normalisasi yang dilakukan tak boleh setengah-setengah. Harus total dari hulu hingga hilirnya. Sebab, jika dilakukan setengah-setengah, maka banjir bisa terjadi lagi.
“Harus total. Dan normalisasi ini kewenangannya di provinsi. Kami tidak punya kewenangan. Baik itu Sungai Rejoso, Welang, dan sungai yang lain,” ungkapnya.
Ia juga berharap, ada perusahaan yang mau menanggulangi bencana banjir tahunan itu. Bukan hanya perusahaan yang ada di wilayah lokasi terdampak, tapi perusahaan lain juga diminta kerja samanya guna membantu.
“Kami sangat berharap kerja sama dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pasuruan. Bukan hanya di wilayah terdampak, tapi juga perusahaan di wilayah barat. Kami mohon berpartisipasi membantu penanganan kedaruratan,” tandasnya.
PASURUAN, Radar Bromo – Pemkab Pasuruan kembali minta Pemprov Jatim menormalisasi Sungai Rejoso. Normalisasi harus dilakukan menyeluruh untuk menghentikan banjir tahunan yang terjadi di tiga kecamatan di Kabupaten Pasuruan akibat meluapnya Sungai Rejoso.
Wakil Bupati Pasuruan Abdul Mujib Imron mengatakan, normalisasi Sungai Rejoso masih menjadi skala prioritas, penanganan kedaruratan bencana banjir yang tiap tahun terjadi di Kecamatan Winongan, Grati, dan Rejoso. Karena itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pempov Jatim agar menormalisasi sungai. Khususnya Sungai Rejoso.
“Banjir ini akibat pendangkalan sungai. Jadi memang harus dinormalisasi. Kami intens koordinasi soal normalisasi ini agar bisa dilakukan tahun ini,” katanya.
Gus Mujib–sapaan akrabnya–menjelaskan, normalisasi yang dilakukan tak boleh setengah-setengah. Harus total dari hulu hingga hilirnya. Sebab, jika dilakukan setengah-setengah, maka banjir bisa terjadi lagi.
“Harus total. Dan normalisasi ini kewenangannya di provinsi. Kami tidak punya kewenangan. Baik itu Sungai Rejoso, Welang, dan sungai yang lain,” ungkapnya.
Ia juga berharap, ada perusahaan yang mau menanggulangi bencana banjir tahunan itu. Bukan hanya perusahaan yang ada di wilayah lokasi terdampak, tapi perusahaan lain juga diminta kerja samanya guna membantu.
“Kami sangat berharap kerja sama dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pasuruan. Bukan hanya di wilayah terdampak, tapi juga perusahaan di wilayah barat. Kami mohon berpartisipasi membantu penanganan kedaruratan,” tandasnya.
