PASURUAN, Radar Bromo – Rencana Pemprov Jatim melakukan pelebaran pada perempatan Kebonagung, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan yang mengarah ke Kota Surabaya, masih dimatangkan. Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII menyebut rencana ini masih belum bisa terealisasi pada 2021, dengan alasan ketersediaan anggaran yang minim.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BBPJN VIII wilayah Gempol Pasuruan Probolinggo, Rudy Napitupulu mengungkapkan, keinginan untuk melebarkan perempatan Kebonagung masih ada. Sesuai rencana awal, Balai Besar akan melebarkan sisi barat Kebonagung. BBPJN sudah mengusulkan kembali ke pusat bulan lalu. Namun usulan ini masih belum turun.
“Sudah kami usulkan kembali bulan lalu. Cuma belum turun. Kan yang mengajukan itu bukan cuma kami saja. Yang diprioritaskan yang dianggap mendesak oleh pusat,” ungkapnya.
Pria asal Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) ini menjelaskan pelebaran ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Tentunya tidak mencukupi jika mengandalkan anggaran fisik yang diperoleh oleh BBPJN VIII tahun ini. Sebab anggaran yang didapatkan pihaknya jauh dibandingkan tahun lalu. Tahun ini BBPJN VIII hanya memperoleh Rp 19 miliar saja.
Menurutnya, rencana pelebaran tetap. Pelebaran bakal dilakukan dari persimpangan ke arah barat menuju exit tol bukir. Panjang areal yang dilebarkan mencapai 800 meter. Sementara, areal yang perlu dibebaskan sepanjang 400 meter. Total luas areal yang perlu dibebaskan 6000 meter persegi.
Pelebaran ini perlu dilakukan. Sebab, simpang empat Kebonagung kerap macet. Utamanya, pada jam-jam sibuk. Kondisi ini tidak terlepas dari exit Tol.
“Kami sudah menerjunkan tim konsultan. Ini jadi dasar pelaporan kami ke pusat. Tahun depan kami akan coba mengajukan kembali agar bisa segera terwujud,” pungkas Rudy. (riz/fun)
PASURUAN, Radar Bromo – Rencana Pemprov Jatim melakukan pelebaran pada perempatan Kebonagung, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan yang mengarah ke Kota Surabaya, masih dimatangkan. Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII menyebut rencana ini masih belum bisa terealisasi pada 2021, dengan alasan ketersediaan anggaran yang minim.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BBPJN VIII wilayah Gempol Pasuruan Probolinggo, Rudy Napitupulu mengungkapkan, keinginan untuk melebarkan perempatan Kebonagung masih ada. Sesuai rencana awal, Balai Besar akan melebarkan sisi barat Kebonagung. BBPJN sudah mengusulkan kembali ke pusat bulan lalu. Namun usulan ini masih belum turun.
“Sudah kami usulkan kembali bulan lalu. Cuma belum turun. Kan yang mengajukan itu bukan cuma kami saja. Yang diprioritaskan yang dianggap mendesak oleh pusat,” ungkapnya.
Pria asal Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) ini menjelaskan pelebaran ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Tentunya tidak mencukupi jika mengandalkan anggaran fisik yang diperoleh oleh BBPJN VIII tahun ini. Sebab anggaran yang didapatkan pihaknya jauh dibandingkan tahun lalu. Tahun ini BBPJN VIII hanya memperoleh Rp 19 miliar saja.
Menurutnya, rencana pelebaran tetap. Pelebaran bakal dilakukan dari persimpangan ke arah barat menuju exit tol bukir. Panjang areal yang dilebarkan mencapai 800 meter. Sementara, areal yang perlu dibebaskan sepanjang 400 meter. Total luas areal yang perlu dibebaskan 6000 meter persegi.
Pelebaran ini perlu dilakukan. Sebab, simpang empat Kebonagung kerap macet. Utamanya, pada jam-jam sibuk. Kondisi ini tidak terlepas dari exit Tol.
“Kami sudah menerjunkan tim konsultan. Ini jadi dasar pelaporan kami ke pusat. Tahun depan kami akan coba mengajukan kembali agar bisa segera terwujud,” pungkas Rudy. (riz/fun)
