26.9 C
Probolinggo
Sunday, September 25, 2022

Pengembangan Arjuno Agro Technopark Terkendala Anggaran-Sertifikasi Lahan

PASURUAN, Radar Bromo – Rencana pembangunan wisata berbasis alam di Arjuno Agro Technopark Kabupaten Pasuruan, tak berjalan mulus. Pengajuan bantuan anggaran Pemkab Pasuruan ke Pemerintah Pusat, belum disetujui. Perkaranya, lahan yang bakal digunakan belum bersertifikat.

Pemkab mengajukan anggaran sekitar Rp 56 miliar untuk proyek ini. Tetapi, belum disetujui karena lahan Usaha Peternakan Aliansi (UPA) yang bakal dialihkan menjadi tenpat wisata belum bersertifikat. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah lahan harus sudah bersertifikat.

“Belum disetujui. Karena tanah itu belum bersertifikat. Pusat minta dilengkapi surat keterangan sudah didaftarkan ke Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk penerbitan sertifikat tanah UPA,” ujar sumber Jawa Pos Radar Bromo, yang enggan disebutkan namanya.

Ia menjelaskan, sertifikasi lahan bakal destinasi wisata itu tak mudah. Karena, awalnya tanah ini merupakan hasil tukar guling lahan milik Pemkab dengan Pemdes Sumberejo, Kecamatan Purwosari. Tanah Pemkab lokasinya di Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwosari.

“Kalau tanah itu disertifikatkan, maka yang tukar guling tadi harus disertifikatkan juga. Pendanaannya dari Pemkab. Sementara, sekarang belum ada anggarannya,” jelasnya.

Terpisah, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menjelaskan, program alih fungsi itu memang memanfaatkan aset UPA. Kajian dan beragam persiapan sudah dilakukan. “Itu nanti menjadi penopang untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo,” ujarnya.

Saat ini, kata Irsyad, lokasi yang dulunya kandang sapi itu sudah menjadi penginapan. Ini untuk menunjang wisata edukasi dan penelitian. Untuk menjadikan sesuai konsep perubahannya, akan dilakukan secara bertahap.

PASURUAN, Radar Bromo – Rencana pembangunan wisata berbasis alam di Arjuno Agro Technopark Kabupaten Pasuruan, tak berjalan mulus. Pengajuan bantuan anggaran Pemkab Pasuruan ke Pemerintah Pusat, belum disetujui. Perkaranya, lahan yang bakal digunakan belum bersertifikat.

Pemkab mengajukan anggaran sekitar Rp 56 miliar untuk proyek ini. Tetapi, belum disetujui karena lahan Usaha Peternakan Aliansi (UPA) yang bakal dialihkan menjadi tenpat wisata belum bersertifikat. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah lahan harus sudah bersertifikat.

“Belum disetujui. Karena tanah itu belum bersertifikat. Pusat minta dilengkapi surat keterangan sudah didaftarkan ke Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk penerbitan sertifikat tanah UPA,” ujar sumber Jawa Pos Radar Bromo, yang enggan disebutkan namanya.

Ia menjelaskan, sertifikasi lahan bakal destinasi wisata itu tak mudah. Karena, awalnya tanah ini merupakan hasil tukar guling lahan milik Pemkab dengan Pemdes Sumberejo, Kecamatan Purwosari. Tanah Pemkab lokasinya di Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwosari.

“Kalau tanah itu disertifikatkan, maka yang tukar guling tadi harus disertifikatkan juga. Pendanaannya dari Pemkab. Sementara, sekarang belum ada anggarannya,” jelasnya.

Terpisah, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menjelaskan, program alih fungsi itu memang memanfaatkan aset UPA. Kajian dan beragam persiapan sudah dilakukan. “Itu nanti menjadi penopang untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo,” ujarnya.

Saat ini, kata Irsyad, lokasi yang dulunya kandang sapi itu sudah menjadi penginapan. Ini untuk menunjang wisata edukasi dan penelitian. Untuk menjadikan sesuai konsep perubahannya, akan dilakukan secara bertahap.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/