24.4 C
Probolinggo
Sunday, November 27, 2022

180 Ribu Peserta Jaminan Kesehatan di Kab Probolinggo Dinonaktifkan

KRAKSAAN, Radar Bromo – Kebijakan pemerintah pusat yang sejak tahun lalu melakukan penyesuaian kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), berpengaruh ke daerah. Di Kabupaten Probolinggo setidaknya ada 180 ribu jiwa atau peserta yang dinonaktifkan.

Hal itu diungkap Edi Suprapto ketua Jamkeswatch Kabupaten Probolinggo, yang menjadi lembaga pengawas jaminan kesehatan nasional sosial yang dibentuk KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia). Lembaga ini sebagai fungsi kontrol pelaksanaan JKN dan BPJS kesehatan.

“Di Kabupaten Probolinggo ada 180 ribu orang yang belum bisa mengakses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Sebab, ada penonaktifan dari pusat pada PBI JK-nya,” kata Edi Suprapto, Jumat (23/9).

PBI JK adalah program dari pemerintah bagi masyarakat yang masuk dalam data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pengurangan kepesertaan, disebut Edi, akan dilakukan sampai tahun depan. Akan ada 40 juta pengurangan peserta pada program tersebut.

“Versi dari Kementerian Keuangan yang telah dirilis. Probolinggo saja, selama 8 bulan ini ada 100 ribuan lebih peserta yang dinonaktifkan. Yang direaktivasi selama 9 bulan ini masih 356 peserta. Kan jomplang,” katanya.

Dengan jumlah yang ada saat ini, dinilai Edi masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa statusnya masih aktif atau tidak. Sehingga Rabu (21/8) lalu, pihaknya mendatangi DPRD untuk hearing. “Masyarakat akan merasakan apabila sudah membutuhkan layanan kesehatan. Harapannya ke DPRD, mereka bisa turun langsung ke masyarakat. Agar masyarakat tahu,” ujarnya.

Menurutnya, DPRD juga harus tahu, kalau masyarakat membutuhkan jaring pengaman selain, selain BPJS. Entah dari anggaran apa. “Karena kalau BPJS sudah jelas prosedurnya. Jadi masyarakat kita tidak serta merta hanya mengandalkan program APBN saja. Karena dari APBN sudah banyak dipangkas. Harapannya DRPD bisa ikut andil,” katanya.

KRAKSAAN, Radar Bromo – Kebijakan pemerintah pusat yang sejak tahun lalu melakukan penyesuaian kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), berpengaruh ke daerah. Di Kabupaten Probolinggo setidaknya ada 180 ribu jiwa atau peserta yang dinonaktifkan.

Hal itu diungkap Edi Suprapto ketua Jamkeswatch Kabupaten Probolinggo, yang menjadi lembaga pengawas jaminan kesehatan nasional sosial yang dibentuk KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia). Lembaga ini sebagai fungsi kontrol pelaksanaan JKN dan BPJS kesehatan.

“Di Kabupaten Probolinggo ada 180 ribu orang yang belum bisa mengakses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Sebab, ada penonaktifan dari pusat pada PBI JK-nya,” kata Edi Suprapto, Jumat (23/9).

PBI JK adalah program dari pemerintah bagi masyarakat yang masuk dalam data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pengurangan kepesertaan, disebut Edi, akan dilakukan sampai tahun depan. Akan ada 40 juta pengurangan peserta pada program tersebut.

“Versi dari Kementerian Keuangan yang telah dirilis. Probolinggo saja, selama 8 bulan ini ada 100 ribuan lebih peserta yang dinonaktifkan. Yang direaktivasi selama 9 bulan ini masih 356 peserta. Kan jomplang,” katanya.

Dengan jumlah yang ada saat ini, dinilai Edi masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa statusnya masih aktif atau tidak. Sehingga Rabu (21/8) lalu, pihaknya mendatangi DPRD untuk hearing. “Masyarakat akan merasakan apabila sudah membutuhkan layanan kesehatan. Harapannya ke DPRD, mereka bisa turun langsung ke masyarakat. Agar masyarakat tahu,” ujarnya.

Menurutnya, DPRD juga harus tahu, kalau masyarakat membutuhkan jaring pengaman selain, selain BPJS. Entah dari anggaran apa. “Karena kalau BPJS sudah jelas prosedurnya. Jadi masyarakat kita tidak serta merta hanya mengandalkan program APBN saja. Karena dari APBN sudah banyak dipangkas. Harapannya DRPD bisa ikut andil,” katanya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/