28.7 C
Probolinggo
Monday, February 6, 2023

Desa Mulai Data Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem

KRAKSAAN, Radar Bromo – Sejumlah desa di Kabupaten Probolinggo awal tahun ini mulai melakukan pendataan para penerima bantuan langsung tunai (BLT) kemiskinan ekstrem. Sebab dalam penggunaan dana desa (DD) Tahun 2023 ada klausul untuk membagikan bantuan ini.

Pejabat fungsional penggerak masyarakat muda dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) Kabupaten Probolinggo Siti mengatakan, dalam proses penyaluran BLT kemiskinan ekstrem, saat ini masuk pada proses perekaman data. Desa sudah mengawalinya melalu musyawarah.

“Kalau desa sudah melaksanakan musdes khusus untuk merekam data dan menetapkan BLT di APBDes, maka bisa diajukan,” katanya.

Dalam proses perekaman data, diambil dari data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). Data tersebut sebelumnya telah disosialisasikan Bappeda. “Sudah disosialisasikan bappeda ke kasi kesra kecamatan-kecamatan melalui aplikasi Sasmita. Jadi datanya diambil dari P3KE,” ujarnya.

Baca Juga:  Rekening 113 Desa di Kabupaten Probolinggo Diblokir, Ini Penyebabnya

Pada saat pemilihan data keluarga penerima manfaat (KPM), pemerintah desa dapat melalui sejumlah tahapan. Melalui P3KE, pemdes memilih data yang diprioritaskan di desil 1 data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Kebijakan pemberian BLT DD bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022. Besarannya dialokasikan maksimal 25 persen dari total pagu DD yang diterima tiap desa. “Pemberian bantuan ini untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di desa. (mu/fun)

KRAKSAAN, Radar Bromo – Sejumlah desa di Kabupaten Probolinggo awal tahun ini mulai melakukan pendataan para penerima bantuan langsung tunai (BLT) kemiskinan ekstrem. Sebab dalam penggunaan dana desa (DD) Tahun 2023 ada klausul untuk membagikan bantuan ini.

Pejabat fungsional penggerak masyarakat muda dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) Kabupaten Probolinggo Siti mengatakan, dalam proses penyaluran BLT kemiskinan ekstrem, saat ini masuk pada proses perekaman data. Desa sudah mengawalinya melalu musyawarah.

“Kalau desa sudah melaksanakan musdes khusus untuk merekam data dan menetapkan BLT di APBDes, maka bisa diajukan,” katanya.

Dalam proses perekaman data, diambil dari data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). Data tersebut sebelumnya telah disosialisasikan Bappeda. “Sudah disosialisasikan bappeda ke kasi kesra kecamatan-kecamatan melalui aplikasi Sasmita. Jadi datanya diambil dari P3KE,” ujarnya.

Baca Juga:  Jalan Rusak di Klaseman-Maron Hanya Bisa Lakukan Perawatan dengan Tambal Sulam

Pada saat pemilihan data keluarga penerima manfaat (KPM), pemerintah desa dapat melalui sejumlah tahapan. Melalui P3KE, pemdes memilih data yang diprioritaskan di desil 1 data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Kebijakan pemberian BLT DD bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022. Besarannya dialokasikan maksimal 25 persen dari total pagu DD yang diterima tiap desa. “Pemberian bantuan ini untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di desa. (mu/fun)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru