28.7 C
Probolinggo
Monday, February 6, 2023

Gencar Operasi-Sosialisasi untuk Tekan Peredaran Rokok Ilegal

MARON, Radar Bromo – Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Probolinggo terus ditekan. Apalagi dengan adanya kenaikan tarif cukai rokok sebesar 10 persen yang direncanakan tahun 2023 dan 2024 mendatang. Kenaikan tarif itu berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal. Sebab, harga rokok resmi atau rokok yang membayar cukai otomatis akan melambung.

Di Kabupaten Pobolinggo, upaya menekan peredaran rokok ilegal dilakukan melalui sejumlah operasi dan sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi difokuskan di beberapa kecamatan yang saat ini mendominasi menjadi tempat beredarnya rokok ilegal.

Tahun ini, Satpol PP Kabupaten Probolinggo bersama Bea Cukai menggelar sosialisasi di 8 kecamatan. Meliputi Paiton, Kotaanyar, Gading, Krejengan, Maron, Pakuniran, Tiris dan Kecamatan Tegalsiwalan. Senin (21/11) sosialisasi itu digelar di pendapa Kecamatan Maron. Ada sekitar 200 peserta. Mereka adalah para pedagang dan pemilik toko kelontong di Kecamatan Maron.

Baca Juga:  Cegah PJU Rusak, Median Jalan di Kraksaan Dipagar

“Melalui sosialisasi yang digelar di kantor kecamatan itu, masyarakat bisa memahami apa itu rokok ilegal. Termasuk ciri-ciri hingga sanksi hukum bagi yang mengedarkannya. Karena selain mengganggu kinerja pasar, rokok ilegal itu merugikan negara dari pendapatan cukai dan pajak,” ujar Kasatpol Kabupaten Probolinggo, Ahmad Aruman.

Selain sosialisasi, untuk menekan peredaran rokok ilegal, Satpol PP bersama Bea Cukai juga menggiatkan operasi gabungan. Khususnya wilayah Kabupaten Probolinggo yang menjadi titik peredaran rokok ilegal. Sejauh ini, wilayah yang mendominasi peredaran rokok ilegal adalah wilayah timur.

“Berdasarkan temuan informan sejauh ini, ada sekitar 111 titik di sejumlah kecamatan yang menjadi tempat transaksi rokok ilegal. Delapan puluh titik di antaranya sudah kami lakukan operasi gabungan bersama Bea Cukai yang akan terus kami lakukan,” katanya.

Baca Juga:  P-30 Sumber Tahun Ini Dikucuri Rp 2 M dari DBHCHT

MARON, Radar Bromo – Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Probolinggo terus ditekan. Apalagi dengan adanya kenaikan tarif cukai rokok sebesar 10 persen yang direncanakan tahun 2023 dan 2024 mendatang. Kenaikan tarif itu berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal. Sebab, harga rokok resmi atau rokok yang membayar cukai otomatis akan melambung.

Di Kabupaten Pobolinggo, upaya menekan peredaran rokok ilegal dilakukan melalui sejumlah operasi dan sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi difokuskan di beberapa kecamatan yang saat ini mendominasi menjadi tempat beredarnya rokok ilegal.

Tahun ini, Satpol PP Kabupaten Probolinggo bersama Bea Cukai menggelar sosialisasi di 8 kecamatan. Meliputi Paiton, Kotaanyar, Gading, Krejengan, Maron, Pakuniran, Tiris dan Kecamatan Tegalsiwalan. Senin (21/11) sosialisasi itu digelar di pendapa Kecamatan Maron. Ada sekitar 200 peserta. Mereka adalah para pedagang dan pemilik toko kelontong di Kecamatan Maron.

Baca Juga:  Tinjau Penyaluran BLT-DBHCHT, Ini Pesan Wabup Probolinggo

“Melalui sosialisasi yang digelar di kantor kecamatan itu, masyarakat bisa memahami apa itu rokok ilegal. Termasuk ciri-ciri hingga sanksi hukum bagi yang mengedarkannya. Karena selain mengganggu kinerja pasar, rokok ilegal itu merugikan negara dari pendapatan cukai dan pajak,” ujar Kasatpol Kabupaten Probolinggo, Ahmad Aruman.

Selain sosialisasi, untuk menekan peredaran rokok ilegal, Satpol PP bersama Bea Cukai juga menggiatkan operasi gabungan. Khususnya wilayah Kabupaten Probolinggo yang menjadi titik peredaran rokok ilegal. Sejauh ini, wilayah yang mendominasi peredaran rokok ilegal adalah wilayah timur.

“Berdasarkan temuan informan sejauh ini, ada sekitar 111 titik di sejumlah kecamatan yang menjadi tempat transaksi rokok ilegal. Delapan puluh titik di antaranya sudah kami lakukan operasi gabungan bersama Bea Cukai yang akan terus kami lakukan,” katanya.

Baca Juga:  P-30 Sumber Tahun Ini Dikucuri Rp 2 M dari DBHCHT

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru