KRAKSAAN, Radar Bromo – Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengvaluasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini untuk mendorong pencapaian maksimal di triwulan ke empat tahun 2022.
Evaluasi tersebut dilakukan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo melalui Bidang Pendapatan. Kepala bidang pendapatan BPPKAD Ofie Agustin menyampaikan, realisasi PAD Kabupaten Probolinggo sampai 30 September atau triwulan ke tiga beragam.
Dari OPD teknis pengelolaan retribusi daerah di antaranya. Seperti Dinas Kesehatan tercapai Rp 588.586.600 atau 62,94 persen dari target Rp 935.097.000. RSUD Waluyo Jati tercapai Rp 39.861.145.688,58 atau 62,20 persen dari target Rp 64.087.665.906,00. Kemudian RSUD Tongas tercapai 22.578.391.949,58 atau 118,61 persen dari target Rp19.035.930.000,00.
Dinas PUPR tercapai Rp 154.603.600,00 atau 51,96 persen dari target Rp 297.529.500,00. Dinas Perhubungan tercapai Rp3.758.477.400 atau 63,62 persen dari target Rp 5.908.150.000. Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup tercapai Rp 633.437.1000 atau 63,34 persen dari target Rp 1.000.000.000. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercapai Rp 305.468.000 atau 28,26 persen dari target Rp 1.080.730.000.
Dinas Tenaga Kerja masih belum ada capaian dari target Rp 300.000.000, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tercapai Rp 1.344.813.500 atau 30,74 persen dari target Rp 4.374.685.000, Dinas Pertanian tercapai Rp 185.015.000 atau 49,87 persen dari target Rp 371.025.000 dan Dinas Perikanan tercapai Rp 204.246.000 atau 41,61 persen dari target Rp 490.850.180.
“Ada beberapa retribusi yang memang masih kosong, seperti dinaker. Itu lantaran regulasi yang selaras dengan pusat. Sehingga belum bisa menarik retribusi,” kata Ofie, Rabu (19/10).
