KRAKSAAN, Radar Bromo-Ribuan warga bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Probolinggo melurug kantor Bupati Probolnggo di Jl Panglima Sudirman, Kraksaan, Senin (18/10). Mereka meminta kejelasan tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.
Dari pantauan Jawa Pos Radar Bromo, Ribuan massa yang berasal dari 24 Kecamatan itu memadati Kantor Pemerintah Kabupaten Probolinggo pukul 10.00. Massa terbagi menjadi dua kelompok. Yakni massa yang berasal dari desa wilayah barat dan desa wilayah timur.
Mereka datang dengan menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua. Mereka bergabung menjadi satu barisan yang dipusatkan pada pintu masuk kantor Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Anggota Apdesi Dony Sandi mengatakan, kedatangan ribuan pendemo merupakan bentuk kekecewaan sekaligus kebosanan. Pasalnya hingga saat ini, masih belum ada kepastian terkait dengan tahapan pelaksanaan Pilkades.
“Audiensi terkait pelaksanaan Pilkades sudah dua kali dilaksanakan tidak ada tanggapan dari pihak eksekutif. Masyarakat menginginkan Pilkades segera digelar mengingat sudah beberapa kali mengalami penundaan,” katanya saat berorasi.
Anggota Apdesi lainnya Bin Huda menambahkan, massa peserta aksi tidak akan meninggalkan Kantor Bupati Probolinggo jika tuntunannya tidak dipenuhi oleh pihak eksekutif. Pihaknya merasa dibohongi karena upaya yang dilakukan selama ini masih belum ada kejelasan. Pilkades yang seharusnya bisa digelar dengan cepat kenyataannya terus molor.
“Kami sudah muak dengan janji-janji palsu ini. Kami tidak akan beranjak dari sini jika Plt Bupati Probolinggo belum menemui kami. Yang kami butuhkan adalah kejelasan bukan hanya janji-janji saja,” tuturnya.
Diketahui, Pilkades tahap kedua yang sedianya akan diikuti oleh 253 Desa. Diantaranya sebanyak 252 Desa jabatan kepala desa telah habis dan 1 Desa melakukan pemilihan ulang karena Kepala Desa terpilih meninggal dunia.
Pilkades tahap kedua rencananya akan digelar pada 27 Desember 2021. Kemudian diundur dan dijadwalkan digelar pada Februari 2022. Seiring berjalannya waktu untuk memperoleh kepastian, Apdesi melakukan dua kali audiensi di Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo. Namun belum mendapatkan kepastian.
Hingga berkirim surat ke Pemerintah Kabupaten Probolinggo, meminta Pilkades segera dilaksanakan dan menanyakan tahapan Pilkades yang belum jelas, tetapi tidak direspons.
Proses pemilihan Pj Kades sendiri juga sempat jadi sorotan nasional. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan OTT, setelah menemukan adanya transaksi jual-beli jabatan pj kades. (ar/mie)
