Serapan Anggaran Pemkab Probolinggo di Triwulan Pertama Baru 19 Persen

KRKASAAN, Radar Bromo– Adanya refocusing membuat Pemkab Probolinggo harus menata ulang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2023. Alhasil hingga akhir Februari, pemkab baru bisa merealisasikan anggarannya sebesar 19 persen dari total Rp 2,1 triliun.

Saat ini penggenjotan penyerapan APBD terus  dilakukan pemkab. Supaya tidak membuat sisa lebih anggaran (Silpa) bertambah banyak.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo Dewi Korina mengatakan, belum genap triwulan pertama, penyerapan APBD mengalami ketersedatan. Salah satu hal yang menjadi kendala ialah adanya pelantikan Sekda Kabupaten Probolinggo yang mempengaruhi sejumlah kebijakan keuagan di daerah. 

Selain itu adanya refocusing membuat realisasi anggaran sedikit terlambat. “Adanya refocusing PMK 212 sedikit menggangu serapan APBD di triwulan pertama ini,” katanya, rabu (15/3).

Ia menyebutkan, setidaknya serapan APBD pada triwulan pertama atau akhir Maret ini dapat mencapai 25 persen. Persentase tersebut cukup jauh dari target semula serapan APBD yakni 32 persen.  Triwulan II sebesar 65 persen, triwulan III sebesar 88 persen dan triwulan IV sebesar 100 persen. 

“Setidaknya Maret harus bisa 25 persen. Harapannya tiap triwulan bisa bertambah 25 persen,” Katanya. 

Sementara untuk realisasi anggaran tahun 2022 mencapai 83,25 persen. Angka tersebut memang mengalami kenaikan dari tahun 2021 yang mencapai 77,85 persen. Tetapi tahun 2022 meskipun naik, angkanya masih dibawahnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mencapai 94 persen. (mu/fun)

KRKASAAN, Radar Bromo– Adanya refocusing membuat Pemkab Probolinggo harus menata ulang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2023. Alhasil hingga akhir Februari, pemkab baru bisa merealisasikan anggarannya sebesar 19 persen dari total Rp 2,1 triliun.

Saat ini penggenjotan penyerapan APBD terus  dilakukan pemkab. Supaya tidak membuat sisa lebih anggaran (Silpa) bertambah banyak.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo Dewi Korina mengatakan, belum genap triwulan pertama, penyerapan APBD mengalami ketersedatan. Salah satu hal yang menjadi kendala ialah adanya pelantikan Sekda Kabupaten Probolinggo yang mempengaruhi sejumlah kebijakan keuagan di daerah. 

Selain itu adanya refocusing membuat realisasi anggaran sedikit terlambat. “Adanya refocusing PMK 212 sedikit menggangu serapan APBD di triwulan pertama ini,” katanya, rabu (15/3).

Ia menyebutkan, setidaknya serapan APBD pada triwulan pertama atau akhir Maret ini dapat mencapai 25 persen. Persentase tersebut cukup jauh dari target semula serapan APBD yakni 32 persen.  Triwulan II sebesar 65 persen, triwulan III sebesar 88 persen dan triwulan IV sebesar 100 persen. 

“Setidaknya Maret harus bisa 25 persen. Harapannya tiap triwulan bisa bertambah 25 persen,” Katanya. 

Sementara untuk realisasi anggaran tahun 2022 mencapai 83,25 persen. Angka tersebut memang mengalami kenaikan dari tahun 2021 yang mencapai 77,85 persen. Tetapi tahun 2022 meskipun naik, angkanya masih dibawahnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mencapai 94 persen. (mu/fun)