KRAKSAAN, Radar Bromo – Masih ada desa yang lambat menyalurkan Bantuan Langsung Tunai bersumber dari Dana Desa (BLT-DD). Salah satu penyebabnya adalah Pilkades yang barus selesai dilaksanakan oleh ratusan desa.
Ketua Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Probolinggo, Hasanuddin mengatakan, sebelumnya sebanyak 249 desa masih sibuk mempersiapkan gelaran Pilkades. Sehingga penyaluran BLT-DD ikut terdampak.
“Pilkades turut mempengaruhi proses penyaluran. Sebab desa fokus menyelenggarakan dan mensukseskan Pilkades,” ungkapnya.
Kesibukan mempersiapkan pilkades membuat sistem pemerintahan desa masih belum maksimal. Tak heran jika ada desa yang masih belum menyalurkan BLT-DD kepada KPM.
Pilkades pun akhirnya selesai hingga terpilih 249 kepala desa. Di antaranya sebanyak 47 kepala desa merupakan incumbent. Kemudian 202 adalah kepala desa baru. Semenjak itu percepatan penyaluran pun segera dilakukan. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepala desa dan perangkat desa untuk segera menyalurkan bantuan dengan nominal Rp 300.000 yang disalurkan setiap bulan selama setahun penuh.
“Koordinasi sudah kami lakukan, mungkin yang terkendala hanya pada triwulan pertama. Sementara untuk triwulan kedua sudah bisa dilaksanakan dengan cepat,” tuturnya.
Sementara itu Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Muda DPMD Kabupaten Probolinggo, Farhan Hidayat mengatakan jika pihaknya hanya dapat memberikan anjuran kepada desa agar segera menyalurkan apa yang menjadi hak KPM.
KRAKSAAN, Radar Bromo – Masih ada desa yang lambat menyalurkan Bantuan Langsung Tunai bersumber dari Dana Desa (BLT-DD). Salah satu penyebabnya adalah Pilkades yang barus selesai dilaksanakan oleh ratusan desa.
Ketua Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Probolinggo, Hasanuddin mengatakan, sebelumnya sebanyak 249 desa masih sibuk mempersiapkan gelaran Pilkades. Sehingga penyaluran BLT-DD ikut terdampak.
“Pilkades turut mempengaruhi proses penyaluran. Sebab desa fokus menyelenggarakan dan mensukseskan Pilkades,” ungkapnya.
Kesibukan mempersiapkan pilkades membuat sistem pemerintahan desa masih belum maksimal. Tak heran jika ada desa yang masih belum menyalurkan BLT-DD kepada KPM.
Pilkades pun akhirnya selesai hingga terpilih 249 kepala desa. Di antaranya sebanyak 47 kepala desa merupakan incumbent. Kemudian 202 adalah kepala desa baru. Semenjak itu percepatan penyaluran pun segera dilakukan. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepala desa dan perangkat desa untuk segera menyalurkan bantuan dengan nominal Rp 300.000 yang disalurkan setiap bulan selama setahun penuh.
“Koordinasi sudah kami lakukan, mungkin yang terkendala hanya pada triwulan pertama. Sementara untuk triwulan kedua sudah bisa dilaksanakan dengan cepat,” tuturnya.
Sementara itu Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Muda DPMD Kabupaten Probolinggo, Farhan Hidayat mengatakan jika pihaknya hanya dapat memberikan anjuran kepada desa agar segera menyalurkan apa yang menjadi hak KPM.
