SUMBERASIH, Radar Bromo – Meterisasi penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Probolinggo, membawa dampak positif. Selain bisa menekan beban tagihan listrik PJU, kini Kabupaten Probolinggo bisa saving pemasukan. Sebab pendapatan di tahun ini dari pajak PJU masih surplus.
Pemerintah Kabupaten (pemkab) Probolinggo, di tahun ini bahkan menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp 13 miliar untuk pembayaran tagihan PJU. Anggaran itu, jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Bahkan, hampir separo dari target pajak penerangan jalan yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 25 miliar.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo, Taufik Alami saat dikonfirmasi mengatakan, upaya untuk menekan tagihan PJU tiap bulannya, sudah membuahkan hasil. Kondisi itu pula yang membuat alokasi anggaran tagihan PJU tahun ini dikurangi. Hanya sekitar Rp 13 miliar.
”Tagihan listrik PJU untuk Kabupaten Probolinggo, tiap bulannya sudah sekitar Rp 970 juta. Di tahun-tahun sebelumnya bisa sekitar Rp 2,3 miliar tiap bulannya,” katanya kepada Jawa Pos Radar Bromo, Senin (14/13).
Taufik menerangkan, biaya tagihan PJU tahun ini tidak terlalu besar, hingga menguras anggaran. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tagihan PJU lebih besar dibanding pajak penerangan jalan yang masuk.
Dulu, dalam setahun diperkirakan tagihan PJU sampai sekitar Rp 27 miliar. Sedangkan pendapatan dari pajak penerangan jalan yang diterima sekitar Rp 25 miliar. Masih minus.
”Tahun ini pendapatan dari pajak penerangan jalan tetap sekitar Rp 25 miliar. Namun tagihan PJU tiap tahunnnya hanya disiapkan sekitar Rp 13 miliar. Jadi, pendapatan dari pajak penerangan jalan masih dapat untuk kegiatan lainnya,” terangnya. (mas/fun)
SUMBERASIH, Radar Bromo – Meterisasi penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Probolinggo, membawa dampak positif. Selain bisa menekan beban tagihan listrik PJU, kini Kabupaten Probolinggo bisa saving pemasukan. Sebab pendapatan di tahun ini dari pajak PJU masih surplus.
Pemerintah Kabupaten (pemkab) Probolinggo, di tahun ini bahkan menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp 13 miliar untuk pembayaran tagihan PJU. Anggaran itu, jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Bahkan, hampir separo dari target pajak penerangan jalan yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 25 miliar.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo, Taufik Alami saat dikonfirmasi mengatakan, upaya untuk menekan tagihan PJU tiap bulannya, sudah membuahkan hasil. Kondisi itu pula yang membuat alokasi anggaran tagihan PJU tahun ini dikurangi. Hanya sekitar Rp 13 miliar.
”Tagihan listrik PJU untuk Kabupaten Probolinggo, tiap bulannya sudah sekitar Rp 970 juta. Di tahun-tahun sebelumnya bisa sekitar Rp 2,3 miliar tiap bulannya,” katanya kepada Jawa Pos Radar Bromo, Senin (14/13).
Taufik menerangkan, biaya tagihan PJU tahun ini tidak terlalu besar, hingga menguras anggaran. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tagihan PJU lebih besar dibanding pajak penerangan jalan yang masuk.
Dulu, dalam setahun diperkirakan tagihan PJU sampai sekitar Rp 27 miliar. Sedangkan pendapatan dari pajak penerangan jalan yang diterima sekitar Rp 25 miliar. Masih minus.
”Tahun ini pendapatan dari pajak penerangan jalan tetap sekitar Rp 25 miliar. Namun tagihan PJU tiap tahunnnya hanya disiapkan sekitar Rp 13 miliar. Jadi, pendapatan dari pajak penerangan jalan masih dapat untuk kegiatan lainnya,” terangnya. (mas/fun)
