KRAKSAAN, Radar Bromo – Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Probolinggo rupanya tak puas akan sikap Pemkab Probolinggo. Usai mengirimkan surat desakan Senin (11/10) lalu ke kantor Bupati Probolinggo, Apdesi berencana untuk turun ke jalan.
Aksi turun ke jalan dinilai Apdesi diperlukan, lantaran sejauh ini perihal tahapan Pilkades yang tak kunjung dimulai. Sikap tersebut diambil Apdesi lantaran pemkab telah melebihi batas waktu yang diberikan untuk menanggapi surat desakan yang dikirimkan sebelumnya.
Ketua Apdesi Kabupaten Probolinggo, Hasanuddin mengatakan, hingga Rabu (13/10), pukul 16.00 pihaknya belum kunjung mendapatkan respon dari pemkab perihal surat yang telah dikirimkan oleh pihaknya. “Sehingga kami sepakat jika akan melakukan aksi,” Ujar Hasan.
Hasan menambahkan, aksi yang akan dilakukan dalam waktu dekat tersebut untuk mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan Peraturan Bupati (Perbub) tentan pilkades. Juga, agar pemerintah segara melakukan tahapan Pilkades.
Sementara itu, Kabid Kabid Penataan Desa Dinas Pemberdayaan Masyaakat Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo Nur Rahmad Sholeh mengatakan, jika pihaknya tidak dapat menanggapi banyak perihal surat dan aksi tersebut.”Tidak berani berkomentar, karena bukan ditujukan kepada saya (Dinas PMD, Red). Serta Belum ada disposisi pimpinan,“ katanya.
Terlepas dari itu, untuk tahapan pilandes tahap II, Rahmad mengatakan, jika memang masih belum dilakukan. Salah satu alasannya, penetapan pelaksanaan pemungutan suara pilkades masih diikhtiarkan. Sehingga, tahapan belum bisa ditentukan.
Guna memperjelas tanggapan Pemerintah atas surat dan aksi yang akan di lakukan oleh Apdesi, Jawa Pos Radar Bromo mencoba untuk menghubungi Sekretaris Daerah Soeparwiyono. Namun begitu, hingga berita ini ditulis, Jawa Pos Radar Bromo belum mendapatkan respon melalui jaringan seluler. (mu/fun)
