26.9 C
Probolinggo
Sunday, September 25, 2022

Dorong Pemerintah Cari Solusi Pupuk Nonsubsidi

KRAKSAAN, Radar Bromo – Pencabutan pupuk subsidi terhadap sejumlah komoditi masih menuai permasalahan di petani. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Probolinggo mendorong pemerintah agar dapat mencari solusi.

Ketua DPC HKTI Kabupaten Probolinggo, Haris Damanhuri Romly menyebutkan, HKTI sejatinya tidak mempunyai kebijakan untuk mengatur ketentuan pemerintah.

“Namun begitu, yang bisa kami lakukan hanya mengajak pemerintah untuk bersama mencari solusi dan masukan untuk kemaslahatan bersama,” ujarnya.

Ia menyebutkan, sejatinya pupuk subsidi ini sudah dapat diprediksi oleh pihaknya bahwa pemerintah tidak akan mampu lagi terus-terusan memberikan subsidi pupuk. “Dengan kondisi saat ini, sudah saatnya petani menggunakan opsi lain sebagai pengganti pupuk subsidi,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang menjembatani antara petani dengan pemerintah, HKTI akan mendorong pemerintah agar ketergantungan petani terhadap pupuk bersubsidi dapat berkurang. “Kita harus mencari pupuk alternatif lain selain pupuk kimia, misalnya pupuk organik,” ujarnya.

Sementara itu, Syarif salah satu petani asal Kecamatan Krejengan menyayangkan kebijakan pencabutan pupuk subsidi terhadap sejumlah komoditi tanaman. Utamanya pada tanaman tembakau.

“Saat ini musim tembakau, tentu kebutuhan pupuk sangat diperlukan. Banyak petani yang kelabakan akibat kebijakan pencabutan ini,” bebernya.

KRAKSAAN, Radar Bromo – Pencabutan pupuk subsidi terhadap sejumlah komoditi masih menuai permasalahan di petani. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Probolinggo mendorong pemerintah agar dapat mencari solusi.

Ketua DPC HKTI Kabupaten Probolinggo, Haris Damanhuri Romly menyebutkan, HKTI sejatinya tidak mempunyai kebijakan untuk mengatur ketentuan pemerintah.

“Namun begitu, yang bisa kami lakukan hanya mengajak pemerintah untuk bersama mencari solusi dan masukan untuk kemaslahatan bersama,” ujarnya.

Ia menyebutkan, sejatinya pupuk subsidi ini sudah dapat diprediksi oleh pihaknya bahwa pemerintah tidak akan mampu lagi terus-terusan memberikan subsidi pupuk. “Dengan kondisi saat ini, sudah saatnya petani menggunakan opsi lain sebagai pengganti pupuk subsidi,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang menjembatani antara petani dengan pemerintah, HKTI akan mendorong pemerintah agar ketergantungan petani terhadap pupuk bersubsidi dapat berkurang. “Kita harus mencari pupuk alternatif lain selain pupuk kimia, misalnya pupuk organik,” ujarnya.

Sementara itu, Syarif salah satu petani asal Kecamatan Krejengan menyayangkan kebijakan pencabutan pupuk subsidi terhadap sejumlah komoditi tanaman. Utamanya pada tanaman tembakau.

“Saat ini musim tembakau, tentu kebutuhan pupuk sangat diperlukan. Banyak petani yang kelabakan akibat kebijakan pencabutan ini,” bebernya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/