KRAKSAAN, Radar Bromo – Jumlah sekolah dasar negeri (SDN) di Kabupaten Probolinggo, tanpa kepala sekolah definitif semakin banyak. Sampai Senin (10/5), mencapai 50 lembaga. Sejauh ini, Dinas Pendidikan (Dispendik) belum bisa mengisi kekosongan itu.
Banyaknya sekolah tanpa kepala definitif itu merupakan salah satu dampak banyaknya guru yang memasuki masa pensiun. Tahun ini sekitar 200 orang. Ditambah, belum ada kepastian soal formasi rekruitmen CPNS untuk tenaga pendidik.
Untungnya, sekolah tanpa kepala definitif itu masih terbantu dengan pembelajaran online. Namun, untuk mengantisipasi agar sekolah aktif ketika melaskanakan pembelajaran tatap muka, Dispendik sudah menyiapkan langkah awal. Salah satunya meminta kepala sekolah terdekat merangkap jabatan.
Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi, membenarkan terjadinya kekosongan jabatan kepala sekolah sekitar 50 lembaga. “Karena memang jumlah guru sekarang ini kurang. Termasuk jabatan kepala sekolah yang kosong ada sekitar 50 sekolah. Sementara ini dirangkap oleh kepala sekolah terdekat,” katanya, kemarin (10/5).
Kekosongan kepala sekolah itu, karena memang banyak kepala sekolah yang purnatugas. Ada juga yang meninggal dunia. “Sementara, formasi baru CPNS tidak ada tambahan. Makanya, kami harus mengatur sedemikian rupa agar sekolah bisa berjalan dengan baik. Salah satunya dengan cara rangkap jabatan kepala sekolah,” ungkapnya.
Meski demikian, Rozi menjamin aktivitas di sekolah tetap berjalan dengan baik. Karena, jumlah gurunya tercukupi. “Sampai sekarang bisa berjalan dengan baik dan tidak ada kendala,” ujarnya.
Terkait pengisian kekosongan jabatan kepala sekolah, Rozi mengatakan, sejauh ini, pihaknya masih berupaya memilih calon kepala sekolah baru. Kini, tinggal proses pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi calon kepala sekolah yang telah lulus seleksi.
“Tahun lalu sebenarnya sudah kami siapkan. Tetapi, karena pandemi, tidak bisa menggelar diklat dan tertunda. Rencananya, tahun ini akan kami lanjutkan,” ujarnya. (mas/rud)
