PAITON, Radar Bromo – Prevalensi stunting di Kabupaten Probolinggo masih tergolong tinggi. Mencapai 23,3 persen atau lebih tinggi dari standar yang ditentukan WHO. Yaitu, tidak boleh lebih dari 20 persen.
Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy pun berharap, pada 2024 angka stunting di Kabupaten Probolinggo menurun signifikan. Hal itu diungkapnya saat menghadiri resepsi Milad ke-113 Muhammadiyah Kabupaten Probolinggo. Sekaligus persemian TK, SD, dan MI Muhammadiyah di Kecamatan Paiton, Minggu (9/10) siang.
“Dari angka tersebut, harapannya angka stunting tersebut dapat turun 14 persen pada 2024 mendatang. Begitupun di Kabupaten Probolinggo yang masih 19 persen,” katanya.
Muhadjir mengatakan, sejak 2021, pemerintah telah memetakan stunting guna memaksimalkan penanganan. Salah satunya telah diatur pada Perpres Nomor 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“Pada Perpres itu, penanganan stunting di Indonesia sudah menjadi tanggung jawab BKKBN. Untuk pembiayaannya gotong royong atau tanggung renteng,” katanya.
Adanya Perpres tersebut diungkap Muhadjir, memberikan tanggung jawab bagi pemerintah. Mulai tingkat pusat, wilayah, dan daerah. Termasuk di tingkat desa juga harus ikut berperan. Sehingga pengawalan dalam pengentasan stunting ini dapat dilakukan secara maksimal.
“Pembiayaan dalam penanganan stunting ini bukan hanya dari pemerintah pusat. Melainkan gotong royong hingga ke tingkat daerah. Jadi setiap daerah wajib mengalokasikan dananya untuk pencegahan stunting. Termasuk dana desa harus ada pengalokasian untuk penanganan stunting,” tuturnya.
PAITON, Radar Bromo – Prevalensi stunting di Kabupaten Probolinggo masih tergolong tinggi. Mencapai 23,3 persen atau lebih tinggi dari standar yang ditentukan WHO. Yaitu, tidak boleh lebih dari 20 persen.
Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy pun berharap, pada 2024 angka stunting di Kabupaten Probolinggo menurun signifikan. Hal itu diungkapnya saat menghadiri resepsi Milad ke-113 Muhammadiyah Kabupaten Probolinggo. Sekaligus persemian TK, SD, dan MI Muhammadiyah di Kecamatan Paiton, Minggu (9/10) siang.
“Dari angka tersebut, harapannya angka stunting tersebut dapat turun 14 persen pada 2024 mendatang. Begitupun di Kabupaten Probolinggo yang masih 19 persen,” katanya.
Muhadjir mengatakan, sejak 2021, pemerintah telah memetakan stunting guna memaksimalkan penanganan. Salah satunya telah diatur pada Perpres Nomor 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“Pada Perpres itu, penanganan stunting di Indonesia sudah menjadi tanggung jawab BKKBN. Untuk pembiayaannya gotong royong atau tanggung renteng,” katanya.
Adanya Perpres tersebut diungkap Muhadjir, memberikan tanggung jawab bagi pemerintah. Mulai tingkat pusat, wilayah, dan daerah. Termasuk di tingkat desa juga harus ikut berperan. Sehingga pengawalan dalam pengentasan stunting ini dapat dilakukan secara maksimal.
“Pembiayaan dalam penanganan stunting ini bukan hanya dari pemerintah pusat. Melainkan gotong royong hingga ke tingkat daerah. Jadi setiap daerah wajib mengalokasikan dananya untuk pencegahan stunting. Termasuk dana desa harus ada pengalokasian untuk penanganan stunting,” tuturnya.
