BANGIL, Radar Bromo – Para pedagang Plaza Bangil buka suara soal polemik sewa. Mereka enggan disebut bandel untuk membayar tunggakan. Justru mereka menganggap Pemkab Pasuruan “arogan”. Sebab, tidak mengedepankan komunikasi.
Bahkan, memilih untuk menggandeng pihak kejaksaan. Hingga akhirnya, kasus ini pun merembet ke penyidikan. “Kami bukannya bandel. Tapi, selama ini, komunikasi dengan kami sangat minim. Ujuk-ujuk, malah merembet ke kejaksaan,” kata M. Solehudin, ketua Paguyuban Plaza Untung Soeropati Bangil.
Menurut Abah Udin–sapaan akrabnya–pedagang tidak masalah jika harus membayar untuk memanfaatkan bangunan Plaza Bangil. Namun, bukan dengan cara menyewa bangunan ataupun stan yang ada.
Apalagi dengan biaya yang dinilai mencekik. Mencapai jutaan rupiah per tahunnya. Bahkan, sampai ada yang puluhan juta. Para pedagang Plaza Bangil meminta perpanjangan status Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL). Bukan dengan sewa terhadap bangunan yang ada. Pasalnya, para pedagang bisa menempati ruko ataupun toko di area plaza tidak serta merta.
Mereka melakukan pembelian dari pihak ketiga atau bahkan pembeli sebelumnya. Hal itu dibuktikan dengan akta jual beli HGB yang dimiliki.
Audit BPK: Tak Ada Kerugian Negara soal Sewa-Menyewa Plaza Bangil
BANGIL, Radar Bromo – Para pedagang Plaza Bangil buka suara soal polemik sewa. Mereka enggan disebut bandel untuk membayar tunggakan. Justru mereka menganggap Pemkab Pasuruan “arogan”. Sebab, tidak mengedepankan komunikasi.
Bahkan, memilih untuk menggandeng pihak kejaksaan. Hingga akhirnya, kasus ini pun merembet ke penyidikan. “Kami bukannya bandel. Tapi, selama ini, komunikasi dengan kami sangat minim. Ujuk-ujuk, malah merembet ke kejaksaan,” kata M. Solehudin, ketua Paguyuban Plaza Untung Soeropati Bangil.
Menurut Abah Udin–sapaan akrabnya–pedagang tidak masalah jika harus membayar untuk memanfaatkan bangunan Plaza Bangil. Namun, bukan dengan cara menyewa bangunan ataupun stan yang ada.
Apalagi dengan biaya yang dinilai mencekik. Mencapai jutaan rupiah per tahunnya. Bahkan, sampai ada yang puluhan juta. Para pedagang Plaza Bangil meminta perpanjangan status Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL). Bukan dengan sewa terhadap bangunan yang ada. Pasalnya, para pedagang bisa menempati ruko ataupun toko di area plaza tidak serta merta.
Mereka melakukan pembelian dari pihak ketiga atau bahkan pembeli sebelumnya. Hal itu dibuktikan dengan akta jual beli HGB yang dimiliki.
Audit BPK: Tak Ada Kerugian Negara soal Sewa-Menyewa Plaza Bangil
