BANGIL, Radar Bromo – Pembangunan berbagai gedung kantor terus berlangsung di kompleks perkantoran Pemkab Pasuruan di Raci. Bangunan tinggi-tinggi tengah dikebut untuk fasilitas eksekutif. Di sisi lain, DPRD Kabupaten Pasuruan hanya menonton dari jauh proyek-proyek megah tersebut digarap. Dewan sendiri tidak membangun apa pun.
Padahal, sebenarnya, DPRD tengah membutuhkan salah satu fasilitas gedung. Yaitu, ruang privat untuk para legislator. Ruang privat itu dibutuhkan karena untuk menerima tamu-tamu anggota dewan. Baik keluarga, kolega, maupun konstituen.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan sudah berkali-kali menyampaikan pentingnya fasilitas tersebut. Bertahun-tahun realisasinya ditunggu. Namun, dia mengakui pembangunan gedung privat tersebut sepertinya sulit diwujudkan. Tahun lalu, tahun ini, bahkan tahun depan. Anggarannya tidak ada.
Sudiono memperkirakan, pembangunan gedung privat itu setidaknya membutuhkan anggaran Rp 50 miliar. Nilai itu setara dengan biaya pembangunan kantor baru bupati, wakil bupati, dan sekretariat daerah yang tengah digarap di Raci.
Tahun ini, Pemkab Pasuruan juga sudah banyak menghabiskan uang untuk pembangunan gedung. Misalnya, gedung baru kantor organisasi perangkat daerah (OPD) Rp 21 miliar. Gedung Graha Praja di bekas RSUD Bangil Rp 5 miliar. Termasuk, rehab GOR Raci dengan anggaran lebih dari Rp 1 miliar.
”Apalagi menjelang pemilu. Kebutuhan dana untuk pelaksanaan pemilu juga besar,” ungkapnya. Baik pemilu legislatif maupun pemilihan kepala daerah.
Karena itu, tegas Sudiono, sulit untuk merealisasikan kebutuhan gedung privat di DPRD meskipun pada 2023 dan 2024 mendatang. Persiapan pileg dan pilkada membutuhkan anggaran besar. (one/far)
BANGIL, Radar Bromo – Pembangunan berbagai gedung kantor terus berlangsung di kompleks perkantoran Pemkab Pasuruan di Raci. Bangunan tinggi-tinggi tengah dikebut untuk fasilitas eksekutif. Di sisi lain, DPRD Kabupaten Pasuruan hanya menonton dari jauh proyek-proyek megah tersebut digarap. Dewan sendiri tidak membangun apa pun.
Padahal, sebenarnya, DPRD tengah membutuhkan salah satu fasilitas gedung. Yaitu, ruang privat untuk para legislator. Ruang privat itu dibutuhkan karena untuk menerima tamu-tamu anggota dewan. Baik keluarga, kolega, maupun konstituen.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan sudah berkali-kali menyampaikan pentingnya fasilitas tersebut. Bertahun-tahun realisasinya ditunggu. Namun, dia mengakui pembangunan gedung privat tersebut sepertinya sulit diwujudkan. Tahun lalu, tahun ini, bahkan tahun depan. Anggarannya tidak ada.
Sudiono memperkirakan, pembangunan gedung privat itu setidaknya membutuhkan anggaran Rp 50 miliar. Nilai itu setara dengan biaya pembangunan kantor baru bupati, wakil bupati, dan sekretariat daerah yang tengah digarap di Raci.
Tahun ini, Pemkab Pasuruan juga sudah banyak menghabiskan uang untuk pembangunan gedung. Misalnya, gedung baru kantor organisasi perangkat daerah (OPD) Rp 21 miliar. Gedung Graha Praja di bekas RSUD Bangil Rp 5 miliar. Termasuk, rehab GOR Raci dengan anggaran lebih dari Rp 1 miliar.
”Apalagi menjelang pemilu. Kebutuhan dana untuk pelaksanaan pemilu juga besar,” ungkapnya. Baik pemilu legislatif maupun pemilihan kepala daerah.
Karena itu, tegas Sudiono, sulit untuk merealisasikan kebutuhan gedung privat di DPRD meskipun pada 2023 dan 2024 mendatang. Persiapan pileg dan pilkada membutuhkan anggaran besar. (one/far)
