28.7 C
Probolinggo
Monday, February 6, 2023

Setelah Kades, Giliran Perangkat Desa ke Jakarta, Minta DPR Perjuangkan Status

BANGIL, Radar Bromo – Para perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pasuruan berangkat ke Jakarta, Selasa (24/1). Ratusan orang itu siap menggeruduk DPR RI di Senayan untuk menyerukan aspirasi bersama perangkat desa lain dari seluruh Indonesia.

PPDI berangkat ke Jakarta sekalian untuk mengikuti agenda silaturahmi nasional ketiga. Para perangkat desa tersebut juga akan menyampaikan unek-uneknya. Ada beberapa hal. Salah satunya, persoalan masa jabatan. Mereka menolak disamakan dengan masa jabatan kepala desa (kades).

Ketua PPDI Kabupaten Pasuruan Sonhaji mengungkapkan, perangkat datang ke Jakarta untuk meminta kejelasan terkait status perangkat desa. Sebab, selama ini, jabatan perangkat desa setara dengan ASN golongan 2A.

Namun, tidak ada tunjangan ke-13, tunjangan hari raya, hingga tunjangan purnabakti ataupun purnatugas untuk mereka. ”Makanya, kami akan menuntut kejelasan status kami dalam bingkai silaturahmi nasional ke-3 di Jakarta,” katanya.

Sonhaji menambahkan, mereka juga akan meminta Mendagri menerbitkan nomor induk aparatur pemerintah desa. Hal ini dianggap penting sebagai legalitas perangkat desa. Karena dari situlah, jabatan perangkat desa bisa mendapat pengakuan.

”Legalitas ini penting untuk mencegah oknum-oknum kepala desa yang memberhentikan perangkat secara sepihak, tanpa menerapkan aturan,” paparnya.

Yang tak kalah penting, berkaitan dengan penyamaan jabatan dengan kepala desa. Para perangkat bakal mendorong jangan sampai ada penyamaan masa jabatan. Sebab, banyak isu yang berkembang bahwa masa jabatan perangkat akan disamakan dengan kades. Mereka menolak hal itu.

BANGIL, Radar Bromo – Para perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pasuruan berangkat ke Jakarta, Selasa (24/1). Ratusan orang itu siap menggeruduk DPR RI di Senayan untuk menyerukan aspirasi bersama perangkat desa lain dari seluruh Indonesia.

PPDI berangkat ke Jakarta sekalian untuk mengikuti agenda silaturahmi nasional ketiga. Para perangkat desa tersebut juga akan menyampaikan unek-uneknya. Ada beberapa hal. Salah satunya, persoalan masa jabatan. Mereka menolak disamakan dengan masa jabatan kepala desa (kades).

Ketua PPDI Kabupaten Pasuruan Sonhaji mengungkapkan, perangkat datang ke Jakarta untuk meminta kejelasan terkait status perangkat desa. Sebab, selama ini, jabatan perangkat desa setara dengan ASN golongan 2A.

Namun, tidak ada tunjangan ke-13, tunjangan hari raya, hingga tunjangan purnabakti ataupun purnatugas untuk mereka. ”Makanya, kami akan menuntut kejelasan status kami dalam bingkai silaturahmi nasional ke-3 di Jakarta,” katanya.

Sonhaji menambahkan, mereka juga akan meminta Mendagri menerbitkan nomor induk aparatur pemerintah desa. Hal ini dianggap penting sebagai legalitas perangkat desa. Karena dari situlah, jabatan perangkat desa bisa mendapat pengakuan.

”Legalitas ini penting untuk mencegah oknum-oknum kepala desa yang memberhentikan perangkat secara sepihak, tanpa menerapkan aturan,” paparnya.

Yang tak kalah penting, berkaitan dengan penyamaan jabatan dengan kepala desa. Para perangkat bakal mendorong jangan sampai ada penyamaan masa jabatan. Sebab, banyak isu yang berkembang bahwa masa jabatan perangkat akan disamakan dengan kades. Mereka menolak hal itu.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru