31.4 C
Probolinggo
Sunday, September 25, 2022

Waduh Paripurna Batal karena Banggar DPRD-Timgar Pemkab Tak Sinkron Lagi

BANGIL, Radar Bromo – Rencana pengesahan APBD Perubahan 2022 batal dilakukan. Eksekutif dan legislatif belum sepakat. Masih terjadi tarik ulur anggaran antara komisi-komisi di DPRD dan mitra kerjanya di Pemkab Pasuruan. Banggar dan timgar juga tidak sepakat.

Informasi yang diperoleh Jawa Pos Radar Bromo menyebutkan, pengesahan APBD Perubahan 2022 seharusnya direalisasikan Kamis (22/9). Namun, pengesahan itu gagal dilakukan. Malah, agenda pengesahan diganti dengan paripurna pembatalan Perubahan APBD 2022.

Pemicunya, belum ada sinkronisasi anggaran. Masing-masing komisi dengan mitra di pemkab masih terjadi tarik ulur anggaran. Ada beberapa usulan yang belum terakomodasi. Dampaknya, pembahasan pun belum tuntas.

Gara-gara Pokir Dewan “Hilang” dalam APBD, Rapat KUA PPAS Ditunda

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Rusdi Sutejo mengatakan, menurut jadwal, sidang paripurna keempat ini seharusnya mengagendakan pengesahan Rancangan Perda APBD Perubahan 2022 dan Raperda non-APBD. Namun, karena belum terjadi sinkronisasi, agenda itu batal.

Sehingga paripurna yang seharusnya berupa pengesahan berubah menjadi paripurna pembatalan. Lebih-lebih, ketidaksinkronan anggaran itu terjadi tidak hanya di tingkat komisi dan mitra, tetapi juga di Tim Anggaran Pemkab Pasuruan dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasuruan.

BANGIL, Radar Bromo – Rencana pengesahan APBD Perubahan 2022 batal dilakukan. Eksekutif dan legislatif belum sepakat. Masih terjadi tarik ulur anggaran antara komisi-komisi di DPRD dan mitra kerjanya di Pemkab Pasuruan. Banggar dan timgar juga tidak sepakat.

Informasi yang diperoleh Jawa Pos Radar Bromo menyebutkan, pengesahan APBD Perubahan 2022 seharusnya direalisasikan Kamis (22/9). Namun, pengesahan itu gagal dilakukan. Malah, agenda pengesahan diganti dengan paripurna pembatalan Perubahan APBD 2022.

Pemicunya, belum ada sinkronisasi anggaran. Masing-masing komisi dengan mitra di pemkab masih terjadi tarik ulur anggaran. Ada beberapa usulan yang belum terakomodasi. Dampaknya, pembahasan pun belum tuntas.

Gara-gara Pokir Dewan “Hilang” dalam APBD, Rapat KUA PPAS Ditunda

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Rusdi Sutejo mengatakan, menurut jadwal, sidang paripurna keempat ini seharusnya mengagendakan pengesahan Rancangan Perda APBD Perubahan 2022 dan Raperda non-APBD. Namun, karena belum terjadi sinkronisasi, agenda itu batal.

Sehingga paripurna yang seharusnya berupa pengesahan berubah menjadi paripurna pembatalan. Lebih-lebih, ketidaksinkronan anggaran itu terjadi tidak hanya di tingkat komisi dan mitra, tetapi juga di Tim Anggaran Pemkab Pasuruan dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasuruan.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/