31.4 C
Probolinggo
Sunday, September 25, 2022

KPU Kab Pasuruan: Puluhan Warga Dicatut Parpol Jadi Anggota tanpa Izin

BANGIL, Radar Bromo – Puluhan warga Kabupaten Pasuruan merasa dicatut sebagai anggota partai politik (parpol). Tanpa izin, tanpa permisi, nama-nama mereka dicantumkan sebagai anggota parpol. Nomor induk kependudukan (NIK) dipakai dan terlacak di portal publikasi pemilu dan pemilihan milik KPU.

Komisioner KPU Kabupaten Pasuruan Divisi Teknis Penyelenggaraan Imatuz Zahro menyebutkan, setidaknya ada 25 warga yang telah mengadukan pencatutan tersebut. Mereka melapor karena nama dimasukkan dalam keanggotaan partai. Hal itu tercatat dalam portal infopemilu.kpu.go.id di KPU RI.

Puluhan warga yang tercatut sebagai anggota parpol itu berasal dari berbagai profesi. Bahkan, termasuk guru. Menurut Zahro, beberapa di antaranya sudah diklarifikasi. Mereka menegaskan tidak terlibat parpol.

Karena itu, Zahro menyatakan akan menyampaikan masalah tersebut ke KPU RI untuk ditindaklanjuti. Masing-masing parpol akan diminta menghapus data warga yang tercatut itu.

”Belum semuanya memang terklarifikasi karena masih proses,” bebernya.

Zahro mengaku tidak tahu persis mengapa pencatutan tersebut sampai terjadi. Yang jelas, data pencatutan masih mungkin bertambah batas pendataan pada pertengahan Desember 2022.

BANGIL, Radar Bromo – Puluhan warga Kabupaten Pasuruan merasa dicatut sebagai anggota partai politik (parpol). Tanpa izin, tanpa permisi, nama-nama mereka dicantumkan sebagai anggota parpol. Nomor induk kependudukan (NIK) dipakai dan terlacak di portal publikasi pemilu dan pemilihan milik KPU.

Komisioner KPU Kabupaten Pasuruan Divisi Teknis Penyelenggaraan Imatuz Zahro menyebutkan, setidaknya ada 25 warga yang telah mengadukan pencatutan tersebut. Mereka melapor karena nama dimasukkan dalam keanggotaan partai. Hal itu tercatat dalam portal infopemilu.kpu.go.id di KPU RI.

Puluhan warga yang tercatut sebagai anggota parpol itu berasal dari berbagai profesi. Bahkan, termasuk guru. Menurut Zahro, beberapa di antaranya sudah diklarifikasi. Mereka menegaskan tidak terlibat parpol.

Karena itu, Zahro menyatakan akan menyampaikan masalah tersebut ke KPU RI untuk ditindaklanjuti. Masing-masing parpol akan diminta menghapus data warga yang tercatut itu.

”Belum semuanya memang terklarifikasi karena masih proses,” bebernya.

Zahro mengaku tidak tahu persis mengapa pencatutan tersebut sampai terjadi. Yang jelas, data pencatutan masih mungkin bertambah batas pendataan pada pertengahan Desember 2022.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/