24.4 C
Probolinggo
Sunday, November 27, 2022

Kalangan Profesional Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan

BANGIL, Radar Bromo – Rancangan Undang-Undang Omnibus Law (RUU Omnibus Law) Kesehatan mendapat penolakan masif. Setelah di beberapa daerah terjadi penolakan, Forum Komunikasi Organisasi Profesi Kesehatan Kabupaten Pasuruan menegaskan juga menolak RUU tersebut. Mereka menilai RUU tersebut justru mengancam keselamatan masyarakat.

Penolakan tersebut disampaikan sejumlah organisasi profesi kesehatan di Kabupaten Pasuruan. Mulai Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), hingga Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI) Kabupaten Pasuruan.

Koordinator Forum Komunikasi Organisasi Profesi Kesehatan Kabupaten Pasuruan dr A. Arif Junaedi menjelaskan, penolakan RUU Omnibus Law Kesehatan itu didasari alasan kuat. Salah satunya, aturan baru tersebut dapat merugikan kepentingan masyarakat. Yaitu, berdampak terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat di Indonesia.

Ketua IDI Kabupaten Pasuruan ini menambahkan, dalam bertugas, tenaga kesehatan dibekali Surat Tanda Registrasi (STR). STR tersebut hanya berlaku selama 5 tahun. Perpanjangan diperlukan untuk memastikan bahwa kompetensi masih dimiliki. Sehingga, STR ini bisa menjamin keamanan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Namun, hal itu tidak berlaku lagi jika RUU Omnibus Law Kesehatan disahkan. Sebab, STR akan berlaku seumur hidup. Jadi, tidak ada jaminan kompetensi tenaga medis itu masih dimiliki atau sudah tidak. Misalnya, kalau ada tenaga kesehatan yang vakum dari dunia kesehatan. Tidak lagi berpraktik lama hingga STR kedaluwarsa.

Berdasar UU 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, tenaga kesehatan yang bersangkutan harus mengurus kembali STR agar bisa praktik. Tidak demikian aturannya jika RUU Omnibus Law Kesehatan disahkan. Dia menegaskan, pengesahan RUU Omnibus Law Kesehatan akan meminggirkan peran organisasi kesehatan.

BANGIL, Radar Bromo – Rancangan Undang-Undang Omnibus Law (RUU Omnibus Law) Kesehatan mendapat penolakan masif. Setelah di beberapa daerah terjadi penolakan, Forum Komunikasi Organisasi Profesi Kesehatan Kabupaten Pasuruan menegaskan juga menolak RUU tersebut. Mereka menilai RUU tersebut justru mengancam keselamatan masyarakat.

Penolakan tersebut disampaikan sejumlah organisasi profesi kesehatan di Kabupaten Pasuruan. Mulai Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), hingga Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI) Kabupaten Pasuruan.

Koordinator Forum Komunikasi Organisasi Profesi Kesehatan Kabupaten Pasuruan dr A. Arif Junaedi menjelaskan, penolakan RUU Omnibus Law Kesehatan itu didasari alasan kuat. Salah satunya, aturan baru tersebut dapat merugikan kepentingan masyarakat. Yaitu, berdampak terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat di Indonesia.

Ketua IDI Kabupaten Pasuruan ini menambahkan, dalam bertugas, tenaga kesehatan dibekali Surat Tanda Registrasi (STR). STR tersebut hanya berlaku selama 5 tahun. Perpanjangan diperlukan untuk memastikan bahwa kompetensi masih dimiliki. Sehingga, STR ini bisa menjamin keamanan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Namun, hal itu tidak berlaku lagi jika RUU Omnibus Law Kesehatan disahkan. Sebab, STR akan berlaku seumur hidup. Jadi, tidak ada jaminan kompetensi tenaga medis itu masih dimiliki atau sudah tidak. Misalnya, kalau ada tenaga kesehatan yang vakum dari dunia kesehatan. Tidak lagi berpraktik lama hingga STR kedaluwarsa.

Berdasar UU 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, tenaga kesehatan yang bersangkutan harus mengurus kembali STR agar bisa praktik. Tidak demikian aturannya jika RUU Omnibus Law Kesehatan disahkan. Dia menegaskan, pengesahan RUU Omnibus Law Kesehatan akan meminggirkan peran organisasi kesehatan.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/