31.4 C
Probolinggo
Sunday, September 25, 2022

Aktivis Pertanyakan SPj Dana Hibah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BANGIL, Radar Bromo – Para aktivis mendatangi Mapolres Pasuruan. Mereka mempertanyakan keterlambatan surat pertanggungjawaban (SPj) penggunaan anggaran hibah Dinas Pendidikan untuk sekolah-sekolah.

Direktur Pusat Studi dan Advokasi (Pus@ka) Lujeng Sudarto mengatakan, mereka melakukan laporan itu berdasar temuan BPK RI Tahun 2021. Dalam laporan itu disebutkan, ada 907 lembaga penerima bantuan yang terlambat membuat SPj dana hibah yang diterima pada 2020.

Anggaran yang digulirkan tidaklah sedikit. Sekitar Rp 13 miliar. Yang menerima, antara lain, sekolah swasta, madrasah diniyah, pendidikan anak usia dini, dan sebagainya. Nilainya sekitar Rp 4 juta hingga Rp 100 juta. Dana itu digunakan untuk pembangunan fisik dan insentif tenaga pendidik.

Kanit Tipikor Satreskrim Polres Pasuruan Ipda Bambang Sutedja mengatakan, bakal mempelajari dan mencari data-data penunjang. ”Kami sudah terima laporannya. Dan, akan mempelajari lebih dulu,” bebernya.

Kepala Dispendik Kabupaten Pasuruan Hasbullah menjelaskan, keterlambatan SPj itu sudah dipenuhi. Karena itu, Kabupaten Pasuruan bisa mencapai predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

”Lihat terusannya terakhir. Sudah dipenuhi. Akhirnya ya WTP. Nah, kuncinya di WTP. BPK mau bilang WTP kalau pemerintah daerah sudah memenuhi. Kalau tidak ya nggak bisa WTP,” ujarnya kepada wartawan saat dikonfirmasi melalui telepon seluler. (one/far)

BANGIL, Radar Bromo – Para aktivis mendatangi Mapolres Pasuruan. Mereka mempertanyakan keterlambatan surat pertanggungjawaban (SPj) penggunaan anggaran hibah Dinas Pendidikan untuk sekolah-sekolah.

Direktur Pusat Studi dan Advokasi (Pus@ka) Lujeng Sudarto mengatakan, mereka melakukan laporan itu berdasar temuan BPK RI Tahun 2021. Dalam laporan itu disebutkan, ada 907 lembaga penerima bantuan yang terlambat membuat SPj dana hibah yang diterima pada 2020.

Anggaran yang digulirkan tidaklah sedikit. Sekitar Rp 13 miliar. Yang menerima, antara lain, sekolah swasta, madrasah diniyah, pendidikan anak usia dini, dan sebagainya. Nilainya sekitar Rp 4 juta hingga Rp 100 juta. Dana itu digunakan untuk pembangunan fisik dan insentif tenaga pendidik.

Kanit Tipikor Satreskrim Polres Pasuruan Ipda Bambang Sutedja mengatakan, bakal mempelajari dan mencari data-data penunjang. ”Kami sudah terima laporannya. Dan, akan mempelajari lebih dulu,” bebernya.

Kepala Dispendik Kabupaten Pasuruan Hasbullah menjelaskan, keterlambatan SPj itu sudah dipenuhi. Karena itu, Kabupaten Pasuruan bisa mencapai predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

”Lihat terusannya terakhir. Sudah dipenuhi. Akhirnya ya WTP. Nah, kuncinya di WTP. BPK mau bilang WTP kalau pemerintah daerah sudah memenuhi. Kalau tidak ya nggak bisa WTP,” ujarnya kepada wartawan saat dikonfirmasi melalui telepon seluler. (one/far)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/