BANGIL, Radar Bromo – Sorotan lembaga legislatif mewarnai perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018–2023. Sorotan tersebut terungkap dalam paripurna di DPRD Senin (18/10).
Perubahan RPJMD tersebut bisa berfokus salah satunya pada pemulihan ekonomi. Fraksi Golkar, misalnya, mempertanyakan strategi untuk mendorong ekonomi masyarakat. Sejumlah fraksi lain juga mempertanyakan kinerja Pemkab Pasuruan dalam paripurna sebelumnya.
Wakil Bupati Pasuruan Abdul Mujib Imron dalam sambutan virtualnya memandang, pemulihan ekonomi akan tetap menjadi prioritas pada akhir periode rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Hal ini seiring dengan penanganan pandemi dalam urusan kesehatan. Kedua persoalan tersebut merupakan hal yang berkaitan.
Gus Mujib menjelaskan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan memang mengalami kontraksi. Sebesar 2,03 persen. ”Namun, masih lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jatim maupun nasional,” paparnya.
Karena itulah, Pemkab Pasuruan bakal melakukan penyesuaian target pada 2022. Antara 4,23 persen hingga 5,81 persen. Bahkan, pada 2023, diproyeksikan bisa lebih meningkat. Antara 5,24 persen hingga 5,81 persen.
Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam rancangan akhir perubahan RPJMD. Beberapa strategi akan disiapkannya. Selain memfasilitasi dan menstimulasi tumbuhnya usaha ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan, berupaya memulihkan dan mengembangkan destinasi wisata. Baik wisata alam ataupun buatan yang berbasis masyarakat dan potensi lokal.
BANGIL, Radar Bromo – Sorotan lembaga legislatif mewarnai perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018–2023. Sorotan tersebut terungkap dalam paripurna di DPRD Senin (18/10).
Perubahan RPJMD tersebut bisa berfokus salah satunya pada pemulihan ekonomi. Fraksi Golkar, misalnya, mempertanyakan strategi untuk mendorong ekonomi masyarakat. Sejumlah fraksi lain juga mempertanyakan kinerja Pemkab Pasuruan dalam paripurna sebelumnya.
Wakil Bupati Pasuruan Abdul Mujib Imron dalam sambutan virtualnya memandang, pemulihan ekonomi akan tetap menjadi prioritas pada akhir periode rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Hal ini seiring dengan penanganan pandemi dalam urusan kesehatan. Kedua persoalan tersebut merupakan hal yang berkaitan.
Gus Mujib menjelaskan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan memang mengalami kontraksi. Sebesar 2,03 persen. ”Namun, masih lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jatim maupun nasional,” paparnya.
Karena itulah, Pemkab Pasuruan bakal melakukan penyesuaian target pada 2022. Antara 4,23 persen hingga 5,81 persen. Bahkan, pada 2023, diproyeksikan bisa lebih meningkat. Antara 5,24 persen hingga 5,81 persen.
Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam rancangan akhir perubahan RPJMD. Beberapa strategi akan disiapkannya. Selain memfasilitasi dan menstimulasi tumbuhnya usaha ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan, berupaya memulihkan dan mengembangkan destinasi wisata. Baik wisata alam ataupun buatan yang berbasis masyarakat dan potensi lokal.
