25.6 C
Probolinggo
Tuesday, October 4, 2022

Wabup Mujib Imron: Alotnya Pengesahan Anggaran karena Ada Bargaining

BANGIL, Radar Bromo – Batu terjal masih menghadang pengesahan dokumen KUA PPAS 2023 dan KUPA PPAS Perubahan 2022. Wakil Bupati Pasuruan Mujib Imron menilai alotnya pengesahan dokumen anggaran tersebut merupakan hal wajar. Ada bargaining.

Pemkab Pasuruan atau eksekutif masih menjalin komunikasi dengan DPRD atau legislatif. Tujuannya, mencari kesepakatan yang tetap sesuai aturan. ”Kami sedang komunikasi. Diharapkan, ada titik temu untuk tercapainya kesepakatan penganggaran tersebut,” ujarnya saat meninjau perbaikan Jalan Kedungboto, Kecamatan Beji, Selasa (16/8).

Gus Mujib memang tak menjelaskan detail. Apa dan mengapa masih ada ganjalan pengesahan KUA PPAS 2023 dan KUPA PPAS Perubahan 2022. Namun, dia yakin, komunikasi antara eksekutif dan legislatif akan berbuah hasil yang baik. Kemudian, kedua dokumen itu bisa disahkan.

”Yang menjadwalkan paripurnanya kan Banmus (DPRD). Tapi, mudah-mudahan pekan depan sudah bisa disahkan,” tuturnya.

Gus Mujib menegaskan, kepala daerah memang bisa mengeluarkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD (rencana kerja anggaran untuk satuan kerja perangkat daerah) sebagai acuan dalam penyusunan program. Namun, eksekutif belum mengarah ke ranah tersebut. Tetap berusaha mengesahkannya bersama legislatif.

“Tidaklah (penetapan oleh kepada daerah sendiri, Red) untuk itu. Kami masih berusaha melakukan komunikasi,” sambungnya.

BANGIL, Radar Bromo – Batu terjal masih menghadang pengesahan dokumen KUA PPAS 2023 dan KUPA PPAS Perubahan 2022. Wakil Bupati Pasuruan Mujib Imron menilai alotnya pengesahan dokumen anggaran tersebut merupakan hal wajar. Ada bargaining.

Pemkab Pasuruan atau eksekutif masih menjalin komunikasi dengan DPRD atau legislatif. Tujuannya, mencari kesepakatan yang tetap sesuai aturan. ”Kami sedang komunikasi. Diharapkan, ada titik temu untuk tercapainya kesepakatan penganggaran tersebut,” ujarnya saat meninjau perbaikan Jalan Kedungboto, Kecamatan Beji, Selasa (16/8).

Gus Mujib memang tak menjelaskan detail. Apa dan mengapa masih ada ganjalan pengesahan KUA PPAS 2023 dan KUPA PPAS Perubahan 2022. Namun, dia yakin, komunikasi antara eksekutif dan legislatif akan berbuah hasil yang baik. Kemudian, kedua dokumen itu bisa disahkan.

”Yang menjadwalkan paripurnanya kan Banmus (DPRD). Tapi, mudah-mudahan pekan depan sudah bisa disahkan,” tuturnya.

Gus Mujib menegaskan, kepala daerah memang bisa mengeluarkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD (rencana kerja anggaran untuk satuan kerja perangkat daerah) sebagai acuan dalam penyusunan program. Namun, eksekutif belum mengarah ke ranah tersebut. Tetap berusaha mengesahkannya bersama legislatif.

“Tidaklah (penetapan oleh kepada daerah sendiri, Red) untuk itu. Kami masih berusaha melakukan komunikasi,” sambungnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/